Pimpinan MPR Minta Penanganan Kasus Seksual terhadap Anak Kedepankan Perlindungan Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat meminta, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengedepankan perlindungan terhadap korban.

Hal tersebut disampaikan Lestari menanggapi kasus dugaan pemerkosaan tiga anak oleh ayah kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

"Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang harus segera dihentikan, mengingat dampaknya yang bisa meluas hingga ke masa datang," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (8/10/2021).

Lestari mengatakan, semua pihak harus mengedepankan fakta-fakta dengan transparan dalam proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dihasilkan pengambilan keputusan yang adil dan tepat.

Ia pun merasa prihatin terhadap kasus dugaan kekerasan seksual di Luwu Timur.

Di sisi lain, Lestari meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) segera dituntaskan untuk mempertegas hak-hak korban.

Kehadiran UU tersebut, lanjutnya, merupakan instrumen yang penting agar negara berperan aktif dalam melindungi hak-hak para korban kekerasan seksual melalui kepastian hukum.

Lebih lanjut, Lestari mengatakan, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per Jumat (23/7/2021) menyebutkan terdapat 5.463 kasus kekerasan terhadap anak.

Ia mengatakan, tingginya jumlah kasus tersebut seharusnya mendorong para legislator di parlemen segera menyepakati RUU-TPKS, yang tengah dibahas saat ini.

"Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah meningkatkan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air," ucap dia.

Diketahui, dugaan pemerkosaan ini menjadi perhatian publik setelah artikel hasil reportase Project Multatuli diunggah pada Rabu (6/10/2021).

Lydia melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya, semuanya masih di bawah 10 tahun.

Terduga pelaku adalah mantan suaminya, ayah kandung mereka sendiri, seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah.

Lidya sudah melapor ke Polres Luwu Timur pada tahun 2019, namu pada Desember tahun tersebut kepolisian menghentikan proses penyelidikan tanpa ada detail pertimbangan penghentian.

Kemudian Lidya melapor lagi ke Polda Sulawesi Selatan, namun pada 14 April 2020, hasil gelar perkara itu menyebut Polda Sulsel merekomendasi Polres Luwu Timur untuk tetap menghentikan proses penyelidikan atas laporan pencabulan tersebut.