Wapres Sebut Keberhasilan Penanganan Covid-19 di Hulu Tentukan Keberhasilan di Hilir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di hulu akan menentukan keberhasilan penanganan di hilir.

Ma'ruf mengungkapkan hal itu saat Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (6/10/2021).

"Artinya apabila penerapan protokol kesehatan, penerapan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM), testing-tracing, dan vaksinasi kurang baik, maka kita akan menghadapi lonjakan kasus penularan," kata Wapres.

Ia menambahkan, pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menangani pandemi Covid-19 sejak tahun lalu.

Dalam penanganan itu, berbagai langkah extra ordinary telah dilakukan, seperti dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memayungi berbagai kebijakan.

Kebijakan itu antara lain pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka upaya pemulihan kesehatan, perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Penanggulangan masalah kesehatan tersebut, secara garis besar dibagi ke hulu dan hilir.

"Di hulu, kita menerapkan berbagai kebijakan pencegahan mulai protokol kesehatan 3M, 5M, PSBB, PPKM, PPKM Darurat, dan PPKM level 1-4, serta 3T dan vaksinasi," kata dia.

"Sementara di hilir adalah tindakan kuratif seperti kesiapan fasilitas kesehatan, rumah sakit dan tenaga kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan serta sarana dan prasarana pendukungnya," lanjut Ma'ruf.

Sebab, ujar Ma'ruf, pemulihan ekonomi pun mustahil dilakukan apabila tingkat penularan virusnya masih tinggi atau di atas 5 persen per 100.000 penduduk sesuai standar WHO.

Selain itu, vaksinasi juga membutuhkan cakupan minimal agar tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Di Indonesia, cakupan vaksinasi yang ditentukan untuk mencapai herd immunity yaitu 208,5 juta jiwa, yang menurut Wapres, bukan jumlah yang kecil.