Eks Penyidik: 57 Pegawai KPK yang Dipecat Jalankan Amanah UU KPK dan Tak Pernah Langgar Etik

Lakso mencontohkan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang menangani perkara suap ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan penyidik kasus bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Andre Dedy Nainggolan.

Mereka berdua, ujar dia, tetap meminta izin kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk penggeledahan, penyitaan dan penyadapan dalam menangani perkara tersebut sebagai amanah UU KPK.

“Saya menegaskan kalau dipaksa bahwa ASN itu harus patuh dengan hukum, saya bisa menegaskan kalau Novel Baswedan ketika menangani kasus KKP, Andre Nainggolan ketika menangani kasus Bansos semua walaupun tidak sepakat mungkin secara pribadi mengenai revisi Undang-Undang KPK, tapi menjalankan semua yang diamanatkan dalam revisi undang-undang KPK,” ujar Lakso di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/10/2021).

“Dia izin kepada Dewas ketika melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyadapan,” kata dia.

Seperti diketahu, 57 pegawai KPK itu dipecat usai dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagaian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, ujar Lakso, pegawai KPK yang dipecat juga tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Sementara, ada dua pimpinan KPK yang dinyatakan melakukan pelanggaran etik.

“Dua pimpinan KPK hanya dalam jangka waktu hampir dua tahun itu sudah dinyatakan melanggar kode etik dan itu bukan saya yang ngomong, itu (berdasarkan putusan) dewan pengawas KPK,” ucap Lakso.

Lakso mengikuti TWK susulan bersama dua orang pegawai lainnya karena saat itu sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

Dua pegawai lainnya, kata Lakso, satu dari penyelidikan dan satu lagi dari direkrorat gratifikasi. Lakso menempuh pendidikan di Swedia sedangkan dua lainnya melanjutkan pendidikan di Australia.

Hari ini, dia pun membereskan barang-barang, mengembalikan laptop kantor dan juga kartu identitas serta perlengkapan-perlengkapan lain yang selama ini digunakan untuk mendukung proses penyidikan yang dilakukan di KPK.

“Saya masuk ke dalam itu sudah diputus aksesnya, jadi kartu pegawai saya tidak lagi bisa digunakan, jadi harus pakai id (kartu identitas) tamu dan dijemput,” ujar Lakso.

“Jadi tadi saya di dalem beres-beres meja sebentar, ada beberapa barang yang belum dibereskan sebelum saya berangkat ke Swedia,” ucap dia.

Lakso menuturkan, dirinya sempat bertemu rekan-rekan pegawai KPK lainnya saat berpamitan dan membereskan barang-barangnya.

Menurut dia, sejumlah pegawai KPK yang kini menjadi pegawai ASN di KPK merasa bahwa 57 pegawai yang dipecat telah mendapatkan ketidakadilan.

“Saya ketemu dengan teman-teman pegawai ya, kita tahu bersama sebetulnya dari hati terdalam kawan-kawan pegawai KPK ini melihat ada ketidakadilan dalam proses tes wawasan kebangsaan,” ucap dia.

“Karena pun kita melihat dari 57 pegawai yang ada itu tidak satu pun ada catatan pelanggaran etik yang dilakukan serius, dalam konteks pelanggaran seperti melakukan kongkalikong seperti kasus belakangan yang terjadi kepada satu penyidik KPK dan lain-lain,” tutur Lakso.