Salin Artikel

Kerusuhan di Yahukimo, Pimpinan DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin atas kerusuhan di Yahukimo, Papua, yang menyebabkan 6 orang tewas.

Dasco meminta pemerintah mewaspadai upaya-upaya untuk memecah belah di Papua dengan isu-isu yang tak berdasar dan menindak tegas terhadap oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita minta aparat juga bertindak tegas apabila kemudian menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau KKB yang mencoba membuat kerusuhan lebih luas di Yahukimo," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10/2021).

Dasco menuturkan, hal itu mesti diwaspadai karena Papua tengah menyelenggarakan hajat besar yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.

Di sisi lain, Dasco juga mendorong pemerintah untuk menggunakan pendekatan persuasif dalam memadamkan suasana di Yahukimo.

"Pendekatan persuasif tetap diperlukan untuk menenangkan keadaan, menenangkan rakyat di sana," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Kericuhan pecah di Distik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Minggu (3/10/2021). Sebanyak 6 orang tewas yang salah satunya adalah pelaku penyerangan.

"Masyarakat yang meninggal dunia enam orang yang salah satunya diduga adalah pelaku penyerangan. Seluruh jenazah masih disemayamkan di RSUD Yahukimo," kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani kepada Kompas.com, Minggu.

Faizal juga mengungkapkan, terdapat ribuan warga yang mengungsi di Mapolres Yahukimo akibat kerusuhan tersebut.

Kericuhan di Yahukimo dipicu oleh kematian mantan Bupati Yahukimo Abock Busup di sebuah hotel di Jakarta. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam terkait dugaan motif tersebut.

Saat ini, Faizal mengatakan pihaknya sudah menangkap 52 orang yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Ia menduga ada keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KPNB) dalam peristiwa itu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/11352581/kerusuhan-di-yahukimo-pimpinan-dpr-minta-aparat-tindak-tegas-pelaku

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke