Salin Artikel

Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tak Mudah Turunkan Status Level PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta pemerintah tak mudah menurunkan status level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di suatu daerah.

Hal tersebut disampaikan Pandu jika pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 1-4 di seluruh wilayah.

"Saya mengingatkan jangan mudah menurunkan PPKM ke level 1, karena sebelum semuanya stabil, jangan ke level 1, ke level 2 saja. Kita bermain di level 2-3," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/10/2021).

Pandu mengingatkan, indikator vaksinasi Covid-19 sebagai penentu level PPKM di suatu wilayah harus diperhatikan.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut harus diterapkan karena vaksinasi mampu menurunkan kasus kematian dan perawatan di rumah sakit.

"Karena sudah terbukti di daerah DKI eksperimen kita vaksinasi lansia kita yang tinggi menurunkan angka kematian yang sampai rendah sampai satu (kasus kematian lansia) kemarin," ujarnya.

Selain itu, Pandu mengatakan, pemeriksaan dan pelacakan kontak erat (tracing) juga masih menjadi indikator penentuan level pada PPKM.

Oleh karenanya, ia berharap seluruh pihak tetap berupaya menekan penularan virus dan tak terlalu euforia dengan penurunan kasus Covid-19.

"Ingat kita ada agenda besar PON dan yang akan datang Natal dan Tahun Baru, ini yang harus kita jaga betul," ucap dia.

Adapun, PPKM level 1-4 di seluruh wilayah berakhir hari ini, Senin (4/10/2021). Sebelumnya, kebijakan itu sudah diberlakukan selama 2 pekan terhitung sejak 21 September 2021.

Pada periode tersebut, pemerintah menerapkan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan. Misalnya, mengizinkan anak-anak usia di bawah 12 tahun masuk mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada daerah PPKM level 2 dan 3, hingga diberlakukannya work from home (WFH) pada perkantoran sektor non-esensial di kabupaten dan kota level 3 sebanyak 25 persen karyawan.

Berbagai pelonggaran dilakukan lantaran pemerintah menilai situasi pandemi Covid-19 sudah menunjukkan perbaikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perbaikan situasi pandemi ditandai dengan tidak adanya lagi daerah di Jawa-Bali yang berada pada level 4 PPKM.

Pada periode PPKM sebelumnya, jumlah wilayah yang berada di level 4 PPKM tersisa 3 kabupaten/kota.

Perbaikan situasi pandemi juga ditunjukkan dengan terus menurunnya angka penambahan kasus positif harian, kasus aktif, dan jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/10361641/epidemiolog-sarankan-pemerintah-tak-mudah-turunkan-status-level-ppkm

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke