Salin Artikel

Akhir Perjuangan 57 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK...

Mereka resmi diberhentikan dari tugasnya di KPK per 30 September 2021, setelah dinyatakan tidak memenuhi tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Aksi perpisahan yang mengharukan pun turut serta mengisi hari terakhir mereka menjadi pegawai KPK.

Banyak dari pegawai tersebut sudah dikenal memiliki integritas tinggi.

Sebagai informasi, polemik perjalanan panjang TWK yang awalnya diikuti dari 1.351 pegawai dan tambahan 3 pegawai yang ikut tes susulan, telah berujung pemecatan 57 orang pada Kamis (30/9/2021) kemarin.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengatakan pegawai yang tidak lulus TWK dianggap sudah merah dan tidak bisa dibina untuk menjadi ASN KPK sehingga akan diberhentikan dengan hormat.

Aksi perpisahan

Sementara pada dihadiri oleh para mantan pimpinan KPK dan perwakilan pegiat antikorupsi.

Ke-57 pegawai KPK itu melakukan kegiatan jalan bersama, aksi simbolik pembuangan kartu identitas kepegawaian, serta orasi singkat di sekitar Gedung KPK, Jakarta.

Aksi jalan bersama diawali dari Gedung Merah Putih KPK menuju Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Mereka juga melakukan aksi simbolis dengan membuang kartu identitas kepegawaian di halaman Gedung Merah Putih KPK, kemudian mengabadikan momen-momen terakhir di sana.

Perpisahan semakin terasa haru ketika di tengah perjalanan 57 pegawai itu disambut oleh para pegiat antikorupsi dan sejumlah mantan pimpinan KPK yang membawa setangkai bunga mawar.

Tampak hadir eks Komisioner KPK Bambang Widjayanto dan Busyro Muqoddas. Bambang terpantau memberikan setangkai mawar kepada perwakilan 57 pegawai, Novel Baswedan.

Aksi perpisahan juga dilanjutkan dengan orasi dari para peserta massa aksi, dimulai dari para mantan pimpinan KPK yakni Bambang Widjojanto, Saut Situmorang, Busyro Muqoddas, dan Abraham Samad.

Kemudian, pegiat antikorupsi serta perwakilan dari 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK juga menyuarakan pemikirannya melalui orasi singkat.

Di kesempatan yang sama, perwakilan pegawai yang tak lolos TWK, M Praswad Nugraha mendeklarasikan Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute.

Organisasi ini akan menjadi wadah bagi 57 pegawai untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi, setelah tak lagi bekerja di KPK.

“Institute tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para pegawai yang diberhentikan secara melawan hukum oleh KPK melalui proses TWK yang melanggar HAM dan maladministratif dalam penyelenggaraannya,” ujar M Praswad Nugraha, Koordinator Pelaksana IM57+ Institute, di Gedung ACLC KPK, Kamis (30/9/2021).

Menurut Listyo, Polri membutuhkan para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu di Bareskrim untuk menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Ia menambahkan, saat ini ada sejumlah program dan kebijakan pemerintah yang perlu dikawal, seperti penanggulangan Covid-19.

"Saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembanan tugas-tugas di Bareskrim, khususnya tipikor," kata Listyo dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021).

Listyo menilai, 57 pegawai KPK yang bakal diberhentikan itu memiliki rekam jejak dan pengalaman memadai untuk bertugas di Polri.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, ingin mengambil 57 pegawai KPK yang diberhentikan untuk bergabung menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

"Kalau KPK enggak mau sebagai lembaga independen ngambil orang ini, biar kita yang ngambil," ujar Mahfud, dalam diskusi virtual via Twitter, Rabu (29/9/2021). Mahfud mengatakan, 57 pegawai KPK tersebut bisa menjadi ASN di Polri.

Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo enggan menanggapi soal inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Padahal sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa para pegawai KPK yang tidak lolos TWK sudah tak bisa dibina dan berstatus merah. Ketika ditanya mengenai hal ini, Tjahjo enggan memberi jawaban spesifik.

"Pertimbangan Kapolri ya silahkan wawancara sama Kapolri," kata Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

Tjahjo juga menjelaskan, formasi untuk 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK menjadi kewenangan Kapolri.

"Formasi apa dan lain-lain kan kewenangan Kapolri yang rekrut, setelah selesai diajukan ke BKN," kata Tjahjo.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan, mekanisme perekrutan 57 pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri masih didiskusikan.

Menurut Ramadhan, setelah bertemu dengan Asisten SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada, perihal perekrutan 57 pegawai KPK itu didelegasikan kepada Kepala Biro Pengendalian Personel (Karo Dalpers).

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/07335981/akhir-perjuangan-57-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk

Terkini Lainnya

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Golkar Prioritaskan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Golkar: Ridwan Kamil Bersedia Maju di Pilkada Jakarta karena Berasumsi Anies Tak Ikut Lagi

Nasional
'Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi'

"Golkar Punya Potensi Tunduk 95 Persen pada Jokowi"

Nasional
Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Sistem PDN Kominfo Gangguan, Semua Layanan Imigrasi Terdampak

Nasional
Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Usulan Perpanjangan Usia Pensiun TNI Dianggap Tak Mendesak

Nasional
Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Mentan Bakal Budi Dayakan Tanaman Kratom jika Sudah Diregulasi

Nasional
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Survei Litbang Kompas: Kepuasan terkait Kondisi Ekonomi Pemerintahan Jokowi Meningkat

Nasional
Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Prasetyo Edi Disebut Heru Budi Pantas Jadi Gubernur Jakarta, PDI-P: Baru Proses Lobi

Nasional
Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke