Salin Artikel

RI Sampaikan Kekhawatiran tentang Diskriminasi Vaksin Covid-19

Hal tersebut disampaikan Retno selaku co-chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG) dalam pertemuan Gavi Board dengan para co-chairs COVAX AMC EG saat kunjungannya ke Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat.

"Saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksinasi dengan jenis yang mendapatkan emergency use listing (EUL) dari WHO, tetapi masih dilarang masuk ke negara tersebut," kata Retno dalam konferensi pers, Rabu (29/9/2021)

"Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka," lanjut dia.

Oleh karena itu, RI meminta agar WHO, GAVI, dan COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin tersebut.

Apalagi diakuinya bahwa GAVI Council pun sangat mengkhawatirkan diskriminasi tersebut.

"Mereka akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO," kata Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga mengusulkan agar negara berkembang dapat dimasukkan ke dalam rantai pasokan vaksin global.

Hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas produksi vaksin Covid-19 oleh negara-negara produsennya.

"Produsen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan sudah saatnya negara berkembang dimasukkan dalam rantai pasokan vaksin global," ujar Retno.

Saat ini, kata dia, diperlukan 11 miliar dosis untuk memenuhi target vaksinasi 70 persen penduduk dunia pada pertengahan 2022.

Dengan demikian, untuk memenuhi target tersebut pihaknya menyarankan agar para produsen meningkatkan produksi pasokan vaksin dan melakukan dose-sharing (berbagi dosis).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/14461341/ri-sampaikan-kekhawatiran-tentang-diskriminasi-vaksin-covid-19

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke