Salin Artikel

IDAI Dorong Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun Segera Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan mendorong pemerintah segera melakukan vaksinasi Covid-19 kepada anak-anak usia di bawah 12 tahun.

Hal itu menyusul kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) yang sudah mulai dilaksanakan. Menurut dia, PTM harus tetap digelar, tapi vaksinasi kepada kelompok usia itu juga penting untuk dilakukan.

"Tetap harus dimulai (PTM untuk) yang di atas 12 tahun. Tolong imunisasi disegerakan untuk anak di bawah 12 tahun," kata Aman di acara Update Kajian IDAI Terkait Covid-19 pada Anak: Pembelajaran Tatap Muka, yang digelar secar virtual, Minggu (26/9/2021).

Ia menambahkan, jika pemerintah ingin mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity, maka salah satu caranya yaitu dengan memulai vaksinasi kepada anak di bawah 12 tahun.

Apalagi, negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat juga telah memberikan vaksinasi kepada mereka.

"Kami tidak setuju anak di bawah usia 12 tahun dibawa ke mal dan lain-lainnya, karena mereka belum imunisasi. Tapi untuk sekolah PTM, mereka tidak bisa kalau hanya sekolah online," kata Aman.

Bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun, ujar dia, PTM penting agar mereka bisa belajar secara sosial.

Sebab, hal tersebut tidak akan efektif apabila dilakukan melalui pembelajaran daring saja.

"Ini long process, jadi kita kawal PTM sesegera mungkin. Kemampuan kompetisi anak Indonesia akan menurun. Agar itu tidak terjadi, maka cara yang dapat dilakukan adalah anak di bawah 12 tahun agar diimunisasi segera," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/11574481/idai-dorong-vaksinasi-covid-19-untuk-anak-di-bawah-12-tahun-segera-dilakukan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke