Salin Artikel

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

"Kita cukup berhasil mengamankan pasokan vaksin Covid-19 yang diperebutkan hampir 220 negara," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara pelantikan Dewan Pengurus Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Selain menambah jumlah pasokan vaksin, kata Jokowi, pemerintah juga terus berupaya mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi.

"Bahkan saat ini kita berada di peringkat 6 dunia sebagai negara dengan jumlah orang terbanyak yang telah divaksin berdasarkan total seluruh dunia," ujarnya.

Jokowi mengatakan, hampir dua tahun sudah pemerintah menempuh langkah-langkah extraordinary dalam penanganan pandemi.

Tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin, hinhga dukungan bagi UMKM dan dunia usaha agar mampu bertahan dan bergerak kembali.

Ia pun mengajak masyarakat berparitispasi dalam upaya penanganan pandemi, salah satunya dengan mengikuti program vaksinasi.

Kendati sudah divaksin, Jokowi mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Bersatu bergotong-royong menghadapi pandemi, saling membantu tanpa melihat perbedaan adalah kunci agar bangsa kita tetap tangguh," kata Presiden.

Adapun vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah mulai digelar sejak 13 Januari 2021. Awalnya vaksinasi baru menyasar tenaga kesehatan dan petugas pelayan publik.

Sasaran vaksinasi kemudian diperluas hingga ke lansia, pelajar, juga masyarakat umum.

Pemerintah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yakni sebanyak 208.265.720 orang.

Presiden pun telah menargetkan angka vaksinasi mampu mencapai lebih dari 2 juta suntikan per hari. Ia ingin 70 persen penduduk Tanah Air sudah divaksin pada akhir tahun ini.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/17230381/jokowi-ri-berhasil-amankan-stok-vaksin-yang-diperebutkan-220-negara

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke