Salin Artikel

Satgas: Jawa-Bali Paling Banyak Kasus Aktif Covid-19

Besaran ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lima pulau besar lain.

"Saat ini pulau yang paling banyak memiliki kasus aktif adalah Jawa dan Bali yakni 40 persen," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2021).

Kemudian disusul Sumatera dengan 30,07 persen kasus aktif, Kalimantan dengan 10,94 persen kasus aktif, Maluku-Papua 8,6 persen.

Lalu ada Sulawesi 8,2 persen kasus aktif dan kepualuan Nusa Tenggara 2,18 persen kasus aktif.

Wiku menyebutkan, dari data per pulau ini dapat disimpulkan bahwa penyumbang kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia masih dari Jawa-Bali.

"Hal ini dapat terjadi karena Jawa-Bali mendominasi populasi di Indonesia dan tedapat ibu kota negara di dalamya," tutur Wiku.

"Sehingga aktivitas sosial ekonominya cenderung lebih padat," lanjutnya.

Sementara itu, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada Jumat mencapai 118.534 kasus.

Informasi itu disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui dokumen yang disiarkan kepada wartawan, Jumat sore. Data juga bisa diakses melalui situs covid19.go.id.

Jumlah kasus aktif periode ini didapatkan setelah terjadi penurunan sebanyak 9.295 kasus dibandingkan data kemarin.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Angka tersebut didapatkan dengan mengurangi total kasus positif Covid-19 dengan angka kesembuhan dan kematian.

Dalam data yang sama, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.158.731 orang. Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan sebanyak 5.376 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/19421271/satgas-jawa-bali-paling-banyak-kasus-aktif-covid-19

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke