Ketua KPK: Jawa Barat Peringkat Satu dengan 101 Kasus Korupsi Daerah

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri di hadapan 120 legislator dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).

“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi," ujar Firli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

"Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” kata dia.

Firli menyampaikan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Selain itu, dia mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

Ketua KPK ini pun mengajak peserta yang hadir untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan nasioan tersebut melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” ucap dia.

Menurut Firli, kehadiran KPK di Jawa Barat ini bukan tanpa alasan. Bedasarkan data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, ada 26 dari 34 provinsi yang memiliki kasus korupsi.

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” kata dia.

Firli pun mengatakan, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, tugas KPK lainnya adalah terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi dan penindakan serta eksekusi.

Ia pun menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” ucap Firli.

Sementara itu, dalam acara yang sama, Ketua DPRD Taufik Hidayat berharap KPK terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Ia berharap, kedatangan KPK tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” ujar Taufik.