Salin Artikel

Wapres Sebut Percepatan Vaksinasi Covid-19 Penting untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi

Ma'ruf mengatakan, percepatan vaksinasi sangat terkait dengan ketersediaan vaksinator yang ditugaskan melakukan vaksinasi.

"Percepat vaksinasinya (salah satu pertimbangan ubah status endemi), ini menyangkut tersedianya vaksinator yang bisa didistribusikan," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) ke beberapa sekolah di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Oleh karena itu, kata dia, dalam melakukan vaksinasi tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan dari dinas-dinas tapi juga harus terdapat intervensi dari pihak lainnya.

Antara lain dari TNI, Polri, dan tenaga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

"Dengan empat jalur ini, kita harapkan ada percepatan. Vaksinnya sudah tersedia dan semua dikerahkan selain tenaga dinas kesehatan, TNI/Polri, BKKBN dan beberapa relawan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat ini jumlah yang divaksinasi sudah ada di atas satu juta orang per hari.

Pemerintah pun terus memacu agar target tersebut meningkat menjadi lebih dari dua juta orang per hari.

"Itu yang sedang diusahakan dan sudah mulai dilakukan. Sudah ada kenaikan-kenaikan setiap harinya," ujar Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga memastikan bahwa ketersediaan vaksin Covid-19 untuk penyuntikan sebanyak dua dosis sudah terpenuhi seluruhnya.

Hal tersebut juga merupakan salah satu persiapan pemerintah untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

"Pemerintah menyiapkan vaksinnya dan untuk sampai dua kali suntikan itu sudah selesai, tersedia semuanya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah menargetkan pada Desember 2021, target vaksinasi kepada masyarakat sebanyak dua dosis sudah terpenuhi.

Dalam hal vaksinasi, pemerintah menargetkan 77 persen populasi penduduk Indonesia atau 208,2 juta orang divaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Memang tadinya diharapkan Desember 2021 sudah dua kali penyuntikan vaksin terpenuhi," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/16041121/wapres-sebut-percepatan-vaksinasi-covid-19-penting-untuk-ubah-pandemi-jadi

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke