Salin Artikel

MK Perintahkan KPU Segera Tetapkan Calon Bupati Terpilih di Boven Digoel

MK menolak gugatan sengketa hasil pemilihan Bupati Boven Digoel yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Martinus Wagi dan Isak Bangri.

"Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Selasa (31/8/2021).

Mahkamah, kata Anwar, juga menyatakan sah keputusan KPU Provinsi Papua tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca-putusan MK pada 24 Juli 2021.

Selain itu, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara sengketa hasil pilkada.

Adapun jika pemohon dinilai Mahkamah memiliki kedudukan hukum, permohonan para pemohon dinilai tidak berlasan menurut hukum.

"Eksepsi lain dari pemohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut," ujar dia.

Dilansir dari Kompas.id, pihak Martinus-Isak sebelumnya menilai ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang terjadi pada saat pemungutan suara ulang.

Kecurangan yang dimaksud antara lain lokasi TPS pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal.

Selain itu, ditemukan kasus tidak terdistribusikannya form pemberitahuan pemungutan suara yang diduga menyebabkan hilangnya hak konstitusional rakyat untuk menggunakan hak pilihnya.

Perkara ini adalah perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Boven Digoel jilid setelah sebelumnya MK mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yakni Yusak Yaluwo-Yakob Weremba.

Mereka didiskualifikasi karena Yusak belum menjalani masa jeda lima tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan akibat terjerat kasus korupsi.

Oleh karena itu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa diikuti pasangan tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/13450661/mk-perintahkan-kpu-segera-tetapkan-calon-bupati-terpilih-di-boven-digoel

Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke