Salin Artikel

Eks Komisioner KPU: Penggunaan Teknologi Pemilu Jangan karena Ingin Terlihat Keren

Ia berpesan, jangan sampai teknologi tersebut justru tidak menyelesaikan masalah yang ada bahkan menambah persoalan.

"Jadi nanti sangat mungkin teknologi itu justru bisa mengganggu, tidak menyelesaikan masalah. Atau secara berlebihan, dia malah bisa, khususnya dalam biaya itu malah tidak efisien. Jadi betul-betul harus kita identifikasi permasalahan kita ini apa," kata Hadar dalam diskusi virtual bertajuk "Bukan E-Voting, tetapi E-Recap", Sabtu (28/8/2021).

Hadar mengungkapkan, penyelenggara Pemilu harus mengetahui terlebih dahulu persoalan yang ada dalam pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya.

Sehingga, pada akhirnya mampu mendapatkan formula yang tepat dengan menggunakan teknologi yang menyasar untuk mengatasi masalah.

Di sisi lain, Hadar mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam Pemilu tidak bisa bertujuan agar Indonesia terlihat tidak kalah dari negara lain.

"Jangan sampai, karena kita mau kelihatan keren. Teknologi itu harus yang paling mutakhir, tinggal pijit sana pijit sini. Lalu kita memutuskan penggunaan teknologi karena kemajuan teknologinya, karena kerennya," jelas Hadar.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini melihat, permasalahan yang ada selama Pemilu sebelumnya adalah terkait hasil rekapitulasi suara yang memakan waktu lama.

Hal ini karena rekapitulasi suara masih menggunakan teknik manual yang berjenjang dari penghitungan suara di TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

"Misalnya, untuk kita dapat hasil itu, memakan waktu yang lama. Coba, kita lihat sendiri selama ini bagaimana? Pemilihan yang sebetulnya paling sederhana saja, Pemilihan Kepala Daerah misalnya, itu kan kalau tidak salah bisa sampai 10-12 hari baru kita dapatkan hasil dari Pilkada tersebut," tutur dia.

Apalagi, lanjut Hadar, pada saat Pemilu 2024 yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif, dan Pilkada diperkirakan akan memakan waktu yang lebih panjang.

Bahkan, perkiraan Hadar, hasil rekapitulasi suara tersebut akan diketahui publik lebih dari satu bulan.

"Kalau tidak salah, memang bisa sampai satu bulan. Ini jadi masalah. Umumnya, kalau di Pemilu itu, semakin cepat kita mendapatkan hasil, maka semakin baik. Karena, tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan atau terjadi hal-hal yang bisa merusak Pemilu itu sendiri," kata Hadar.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/28/13185511/eks-komisioner-kpu-penggunaan-teknologi-pemilu-jangan-karena-ingin-terlihat

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke