Salin Artikel

IDI Sarankan Pemerintah Vaksinasi 86 Persen Masyarakat untuk Capai Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengungkapkan dua syarat yang harus dipenuhi Indonesia jika ingin mencapai herd immunity atau kekebalan komunal dari program vaksinasi Covid-19.

Keduanya itu adalah tingkat efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang sudah divaksinasi dosis lengkap.

"Untuk mencapai herd immunity dengan vaksin, itu dipengaruhi oleh satu efikasi vaksin, dan kedua adalah jumlah penduduk yang sudah divaksin lengkap. Jadi dua ini menentukan terjadinya herd immunity," kata Slamet dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Kemudian, Slamet menjelaskan jurnal internasional mengenai syarat tercapainya herd immunity.

Ia mengatakan, perlu dilakukan analisa yang mendalam dalam menentukan jumlah penduduk yang divaksin berdasarkan tingkat efikasi vaksin.

"Ini adalah jurnal yang dikeluarkan Australia bahwa dengan vaksin efikasinya 95 persen, itu untuk mencapai herd immunity itu minimal adalah 63 persen. Kalau efikasi vaksinnya 90 persen, minimal adalah 66 persen. Kalau 80 persen efikasinya, maka minimal herd immunitynya 75 persen populasi harus tervaksin," jelasnya.

Begitu juga, lanjut dia, apabila tingkat efikasi yang dimiliki satu vaksin adalah 70 persen, maka sebanyak 86 persen populasi harus sudah divaksinasi.

Kemudian, apabila tingkat efikasi vaksin itu hanya 50 persen, menurut dia, herd immunity tidak akan bisa terjadi.

Slamet mengatakan, saat ini mayoritas masyarakat di Indonesia telah divaksinasi oleh vaksin Sinovac.

Adapun efikasi vaksin Sinovac di Indonesia, kata dia, mencapai 70 persen. Maka, menurut Slamet, pemerintah perlu melakukan vaksinasi dosis lengkap hingga 86 persen populasi.

Hal tersebut, menurutnya, perlu dilakukan jika Indonesia ingin mencapai herd immunity.

"Target kita kan 208 juta orang divaksin, jadi ada mungkin planing kedua apabila dalam sampai 208 juta ini tidak terjadi herd immunity, berarti kan diperluas. Artinya, ketersediaan vaksin juga harus diperbanyak. Sementara kita vaksin Sinovac adalah 70 persen efikasinya, berarti 86 persen jumlah penduduk harus dilakukan vaksinasi," jelas dia.

Slamet melanjutkan, IDI juga mengapresiasi kecepatan pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19 satu minggu terakhir.

Ia mengungkapkan, Indonesia saat ini mampu melakukan vaksinasi dosis kedua sekitar 597.774 per harinya.

"Kalau ini andaikan saja 600.000 per hari, maka butuh 7-8 bulan untuk terjadi herd immunity. Perlu kami sampaikan bapak ibu bahwa vaksin ini dalam waktu 6-12 bulan harus dilakukan booster, sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksin ini enggak tercapai. Tapi seminggu ini kalau dilihat, Insya Allah di akhir tahun bisa tercapai. Dan itu sebuah apresiasi untuk Kementerian Kesehatan," tutur Slamet.

Kendati demikian, ia mengusulkan adanya vaksin booster atau tambahan, apabila herd immunity tersebut tidak tercapai pada akhir tahun.

Adapun vaksin booster itu diusulkannya dilakukan pada Januari, Februari, Maret dan April. Hal ini perlu dilakukan karena menurutnya, antibodi yang terbentuk akibat vaksin diperkirakan sudah menurun.

"Kami usulkan juga ada skenario kedua, apabila hal itu tidak tercapai, sehingga pada Januari, Februari, Maret, April itu perlu dilakukan booster," imbuh Slamet.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/14133841/idi-sarankan-pemerintah-vaksinasi-86-persen-masyarakat-untuk-capai-herd

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke