Salin Artikel

Tindakan Polisi Cari Pembuat Mural Dikhawatirkan Bikin Publik Enggan Berpendapat

Menurut Deputi Amnesty International Wirya Adiwena, meski pembuat mural tak ditersangkakan, namun tindakan polisi menangkap dan memaksanya untuk meminta maaf menciptakan dampak bagi masyarakat.    

"Menciptakan efek gentar yang membuat orang enggan untuk mengungkapkan pendapat yang kritis," ujar Wirya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Wirya mengatakan, tindakan aparat kepolisian menyikapi mural tersebut justru semakin menggerus ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.

Selain itu, Wirya menegaskan bahwa mural "404: Not Found" maupun "Dipaksa Sehat di Negara Sakitt" merupakan sebuah karya serupa bentuk ekspresi kebebasan berpendapat.

Sementara, kebebasan berekspresi dan berpendapat sendiri dilindungi hukum hak asasi manusia (HAM) internasional maupun konstitusi Indonesia.

"Tindakan kepolisian dan aparat negara lainnya yang berlebihan, termasuk mencari pembuatnya jelas mengancam hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat," tegas dia.

Di samping itu, Wirya juga menyoroti terkait pidato Presiden Joko Widodo yang menyatakan kritik terhadap pemerintah adalah bagian penting dari kehidupan bernegara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di sidang tahunan di Gedung MPR RI, Senin (16/8/2021),

Dalam implementasi dari pidato itu, ia mengatakan, presiden beserta jajarannya harus memastikan bahwa aparat penegakan hukum di lapangan juga sepatutnya mengerti dengan hal tersebut.

"Jika tidak, maka pernyataan tersebut hanya sebatas lip service saja," imbuh dia.

Seperti diketahui, mural mirip Jokowi dengan tulisan 404:Not Found di Batuceper, Tangerang, Banten, sempat menghebohkan masyarakat.

Bahkan seorang pria di Tuban, Jawa Timur yang berniat untuk menjual baju kaos bergambarnya mural mirip Presiden Jokowi tersebut ditangkap dan diperiksa oleh polisi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/20/19503991/tindakan-polisi-cari-pembuat-mural-dikhawatirkan-bikin-publik-enggan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke