Penjelasan Risma soal Masih Ada Warga Miskin yang Tak Terima Bansos

Menurut Risma, Kementerian Sosial menyerahkan data penerima bantuan sosial pada pemerintah daerah.

Risma menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Sejak bulan Januari sampai April kami kembalikan sesuai UU 13 Nomor 2011 bahwa usulan data siapa penerima (bansos) itu dari daerah. Maka kemudian kita kembalikan kewenangan itu pada daerah. Kita minta perbaiki (data) oleh daerah,” sebut Risma dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/8/2021).

Risma menuturkan bahwa mekanisme pengolahan data penerima bansos itu pertama diusulkan oleh daerah melalui ketua RT/TW, Kepala Desa, Lurah hingga kepala adat pada pemerintah daerah.

Kemudian pemerintah daerah mengajukan usulan data itu pada Kemensos.

Jika dalam proses verifikasi dan validasi data ditemukan adanya perbedaan data yang diusulkan pemerintah daerah dengan data kependudukan, akan dilakukan quality assurance oleh pihak perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kemensos.

Namun, kata Risma, jika tidak ditemukan selisih data, data penerima bansos itu akan diterima oleh Kemensos dan informasinya akan disampaikan pada masyarakat melalui website Cekbansos.kemsos.go.id.

“Terbaru di situs kita bisa mengajukan usul dan sanggah. (jika masyarakat merasa) saya berhak menerima, bisa mengusulkan meski nanti juga akan diverifikasi lagi, dan bisa juga mengajukan sanggahan,” kata Risma.

Risma menyebut bahwa kualitas data penerima bansos sangat bergantung pada keaktifan pemerintah daerah.

Sebab, data kependudukan di Indonesia sangat dinamis. Kemensos dan pemerintah daerah, kata Risma, selalu memperbarui data satu bulan sekali.

“Harus rutin kita lakukan setiap bulan karena mungkin ada yang meninggal," ucapnya.

"Bukan berarti yang meninggal tidak dapat bantuan, namun mereka bisa dapat bantuan asal daerahnya sekali lagi mengusulkan pada kami, seperti bantuan diberikan pada ahli waris, untuk istrinya dan sebagainya,” sambung dia.

Meski data penerima bansos diusulkan oleh daerah, Risma mengklaim bahwa pihak Kemensos juga aktif melakukan scaning data.

“Jadi kita juga melakukan scaning, ini daerah-daerah elite, tidak berhak menerima, itu kami bisa scaning itu. Sekarang sedang kita coba lakukan scaning,” imbuhnya.

Diketahui pada April lalu, Kemensos menidurkan 21 juta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kala itu Risma menjelaskan data-data tersebut ditidurkan karena merupakan data ganda penerima bansos.

“Ganda itu bisa namanya ganda, kemudian bisa ganda penerimanya. Jadi kita buka usulan baru dari daerah usulan baru,” tutur Risma saat itu.