Salin Artikel

Kasus Covid-19 Capai 3,85 Juta dan Instruksi Presiden agar Biaya Tes PCR Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merespons desakan publik soal tingginya biaya harga tes reaksi rantai polimerasi (PCR) untuk Covid-19 di Indonesia. Presiden meminta agar biaya tes itu diturunkan.

Menurutnya, menurunkan harga tes PCR merupakan salah satu cara untuk memperbanyak pemeriksaan kasus Covid-19.

"Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000 sampai Rp 550.000," kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021).

Selain itu, Jokowi memerintahkan agar hasil tes PCR biasa diketahui dalam waktu maksimal satu kali 24 jam. Dia menegaskan, penanganan pandemi membutuhkan kecepatan.

"Saya juga minta tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal satu kali 24 jam. Kita butuh kecepatan," ucapnya.

Hingga Minggu siang, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 3.854.354 setelah ada penambahan 20.813 kasus dalam 24 jam terakhir.

Kemudian, kasus sembuh bertambah 30.361, sehingga jumlahnya menjadi 3.351.959.

Sementara itu, kasus kematian akibat Covid-19 juga masih terus bertambah. Kemarin, ada penambahan 1.222 kasus kematian, sehingga totalnya menjadi 117.588 jiwa.

Kemarin, pemerintah melaporkan hanya memeriksa 159.178 spesimen Covid-19 dari 89.768 orang dalam 24 jam terakhir.

Akses warga terhadap tes harus dipermudah

Sebelumnya, pada Oktober 2020, Kementerian Kesehatan menetapkan batas atas harga pemeriksaan PCR di laboratorium swasta sebesar Rp 900.000.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak yang mematok tarif di atas Rp 1 juta, terutama jika hasilnya bisa diterima dalam waktu 24 jam.

Dikutip dari harian Kompas, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang memasang harga tinggi untuk tes Covid-19.

India, misalnya, memangkas harga tes PCR dari 800 rupee jadi 500 rupee atau Rp 96.000. Untuk warga yang mau melakukan tes PCR di rumah, harganya juga turun dari 1.200 rupee menjadi 700 rupee atau setara Rp 135.000.

Menurut paparan Kemenkes, harga tes PCR di sejumlah negara kawasan ASEAN bervariasi. Misalnya di Malaysia Rp 510.000, Viertnam Rp 460.000, Filipina Rp 437.000 sampai Rp 1.500.000, dan Singapura Rp 1.600.000.

Sementara biaya tes PCR di Turki Rp 420.000, Rusia Rp 500.000, dan di Amerika Serikat lebih dari Rp 1.500.000.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan, akses warga terhadap tes Covid-19 harus dipermudah.

"Jika akses warga terbatas, jumlah tes tak optimal," katanya.

Terkait tingginya biaya tes PCR, Daeng menilai, itu disebabkan komponen alat tes PCR diimpor dan pengenaan pajak alat kesehatan. Di Malaysia, alat kesehatan bebas pajak agar biaya kesehatan lebih murah.

Harga tes memungkinkan ditekan

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, biaya tes di Indonesia seharusnya bisa lebih murah.

Sebab, Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 mengatakan, impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19 diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta pembebasan pungutan PPh Pasal 22. Salah satunya tes PCR.

"Harga reagen PCR yang dibeli pelaku usaha Rp 180.000 sampai Rp 375.000. Dibanding penetapan harga tes PCR dari Kemenkes, gap harga reagen PCR hingga lima kali," ujar Wana.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/08064491/kasus-covid-19-capai-385-juta-dan-instruksi-presiden-agar-biaya-tes-pcr

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Januari: Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 10.000

UPDATE 28 Januari: Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 10.000

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 28 Januari: Ada 10.043 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

UPDATE 28 Januari: Bertambah 7, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.268 Jiwa

Nasional
Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

Nasional
Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.