Marak Baliho Politisi, Pengamat: Harusnya Dibarengi Kerja Nyata di Tengah Pandemi

Adi berpendapat, pemasangan baliho sah-sah saja dilakukan oleh politisi agar mereka dikenal publik asal dibarengi oleh kerja-kerja politik yang dirasakan masyarakat.

"Politisi itu memang harus narsis, harus eksis menggunakan segala momentum politik. Nah yang menjadi ramai dan dianggap tidak etis itu karena eksis dan narsisme melalui baliho itu tidak dibarengi dengan kebijakan dan kerja politik yang nyata," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Adi mengatakan, politisi yang wajahnya muncul di baliho sesungguhnya merupakan tokoh penting di partainya masing-masing.

Sebut saja Ketua DPR Puan Maharani merupakan Ketua DPP PDI-P, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB.

Menurut Adi, mereka semestinya dapat mengonsolidasikan partai mereka untuk menunjukkan kerja nyata dalam membantu masyarakat terdampak pandemi.

Ia mencontohkan, para elite partai itu dapat melobi semua fraksi di DPR untuk memotong gaji anggota dewan dan mendonasikannya kepada warga terdampak pandemi.

"Kalau itu yang dilakukan, salah satunya ya, maka baliho-baliho itu bukan hanya di pinggir jalan, publik rakyat akan berebut baliho itu untuk ditaruh di rumah mereka masing-masing karena dianggap sebagai dewa penolong," ujar Adi.

Ia berpandangan, sejauh ini pemasangan baliho tersebut belum dibarengi oleh kerja-kerja politik yang nyata dari para politikus maupun partainya.

Oleh sebab itu, tak heran apabila maraknya baliho politisi tersebut justru mendapat respons negatif dari publik.

"Orang bukannya respek, yang ada ya bully-an, kritik keras, bahkan caci maki tidak berkesudahakan karena dianggap mereka ini asyik dengan dunia mereka sendiri, enggak sensitif dengan kondisi bangsa," kata Adi.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul beragam baliho bergambar wajah-wajah elite partai politik seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.