Salin Artikel

Demokrat: Anggaran Terbatas tetapi Mengecat Pesawat Kepresidenan

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Herzaky mengatakan, pemerintah semestinya memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari Covid-19.

Ia menyebut, anggaran miliaran Rupiah untuk mengecat pesawat semestinya dapat digunakan untuk menambah stok oksigen, vaksin gratis, maupun insentif bagi tenaga kesehatan.

Herzaky berpendapat, alasan pemerintah tetap melanjutkan pengecatan karena sudah dianggarkan sejak 2019 menunjukkan pemerintah tidak memiliki prioritas dan peta jalan yang jelas dalam penanganan Covid-19.

"Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU No.2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi covid-19," kata Herzaky.

Ia pun meminta agar pemerintah memiliki sensitivitas dan empati terhadap masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya akibat Covid-19.

"Setop buat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan Covid-19, apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi," ujar dia.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, pengecatan pesawat kepresidenan telah direncanakan sejak tahun 2019 terkait dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020.

Heru menjelaskan bahwa proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga dilakukan pengecatan Heli Super Puma dan pesawat RJ terlebih dahulu.

Heru pun membantah anggapan bahwa pengecatan pesawat tersebut menghamburkan uang negara.

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi (anggaran) untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

Dia mengungkapkan, proses perawatan dan pengecatan pesawat itu dilakukan di dalam negeri.

"Sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi," tutur Heru.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/17052301/demokrat-anggaran-terbatas-tetapi-mengecat-pesawat-kepresidenan

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke