Salin Artikel

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur (Walhi NTT) mengapresiasi sikap Komite Warisan Dunia The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang meminta pemerintah menghentikan sementara pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo.

Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi menegaskan, sejak awal pihaknya sudah menolak adanya rencana kegiatan pembangunan proyek pariwisata di wilayah sekitar Pulau Rinca dan Padar tersebut.

“Kami mengapresiasi sikap konsisten dari UNESCO untuk melindungi Kawasan Man and Biosphere Taman Nasional Komodo dan juga sebagai kawasan heritage ya,” kata Umbu Wulang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

Lebih lanjut, ia mengimbau pihak UNESCO ikut turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi yang terjadi di lapangan.

“UNESCO sebagai lembaga yang dapat kewenangan itu untuk mengurus heritage di dunia ini ya sebaiknya turun ke lapangan,” ujar dia.

Umbu Wulang juga berharap, pemerintah menghormati dan menindaklanjuti permintaan dari UNESCO.

“Sekaligus juga menghentikan segala bentuk perizinan untuk pembangunan infrastrukur pariwisata alam skala besar di Taman Nasional Komodo,” imbuh Umbu Wulang.

Kemudian, ia selaku perwakilan warga NTT meminta pemerintah juga lebih fokus terhadap upaya-upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem Taman Nasional Komodo.

Sebab, menurut dia, dalam kurun 5 tahun terakhir, perlindungan terkait Komodo kian menghadapi tantangan yang serius.

“Misalnya pencurian mata rantai Komodo lah, pencurian anak Komodo lah, terbaru juga ada penyelundupan terumbu karang lah. Artinya urusan-urusan begini lah yang harusnya jadi prioritas,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Komite Warisan Dunia UNESCO mencermati adanya kegiatan pembangunan proyek pariwisata di Pulau Rinca dan Padar, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo.

Proyek di kedua pulau itu merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, bakal "disulap" menjadi destinasi wisata premium dengan konsep geopark.

Menurut Komite Warisan Dunia UNESCO, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah Indonesia, berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

Secara garis besar, pihak Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO membahas pembangunan proyek pariwisata di TN yang dikhawatirkan akan berdampak pada Nilai Universal yang Luar Biasa (OUV) di kawasan itu.

Selain itu, pihak WHC juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh pembangunan proyek sementara hingga pemerintah Indonesia mengumpulkan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/16400891/apresiasi-permintaan-unesco-walhi-minta-pemerintah-hentikan-proyek-di-tn

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke