Salin Artikel

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2021 yaitu Rp 305,5 Triliun

"Untuk program pemulihan ekonomi, realisasi sampai Juli sudah sampai Rp 305,5 triliun atau sebesar 41 persen dari total Rp 744,75 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (2/8/2021) malam.

Adapun rincian anggaran yang sudah terealisasi meliputi, klaster kesehatan sebesar Rp 65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial Rp 91,84 triliun dari total pagu Rp 186,64 triliun.

Kemudian dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun, dan klaster prioritas yang realisasinya mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun.

"Dan klaster insentif usaha realiasi Rp 43,35 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp Rp 9,4 triliun bagi 15,67 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sedangkan, program bantuan langsung tunai (BLT) sudah terealisasi Rp 1,48 triliun bagi 2,18 juta KPM.

"Demikian juga bantuan subsidi upah yang sudah mulai berjalan dan banpres produksi usaha mikro yang sudah mulai diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 30 Juli yang lalu," kata Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/09153511/realisasi-dana-pemulihan-ekonomi-nasional-hingga-juli-2021-yaitu-rp-3055

Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke