Salin Artikel

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Dalam hal tersebut, pemerintah pusat diminta perlu memastikan mulai dari stok vaksin hingga distribusinya cepat sampai ke daerah.

"Untuk pemerintah pusat, harus secara cepat dan lugas dalam mendapatkan stok vaksin, serta pemerataan distribusi vaksin ke setiap daerah harus nyata dilakukan," kata Alifudin saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/8/2021).

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons banyaknya keluhan kekurangan vaksin di sejumlah daerah.

Terkait keluhan kurangnya stok vaksin, Alifudin mengaku hal serupa juga terjadi di daerah pemilihannya (dapil) Kalimantan Barat I.

Hal itu diketahuinya saat mengunjungi masyarakat selama masa reses DPR kali ini.

"Di dapil saya Kalimantan Barat 1, sama kekurangan stok vaksin. Jadi, stok yang sekarang belum mencukupi, walaupun hari ini baru datang lagi stok vaksin dari pemerintah pusat," jelasnya.

Alifudin mengungkapkan, target vaksinasi di dapilnya juga masih sangat jauh untuk terpenuhi.

Ia pun membeberkan target vaksinasi di dapilnya yaitu 3.872.477 orang.

"Namun baru sampai 800.000 orang yang divaksin. Maka, kurang lebih masih jauh dari target," ucapnya.

"Jadi daerah dapil kami masih kekurangan stok vaksin," tambah dia.Kendati demikian, diakuinya bahwa proses vaksinasi di dapilnya sudah berjalan baik.

Hal itu tercermin dari sudah tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Namun, masih ada pula sejumlah masyarakat yang belum mengetahui pentingnya vaksin sehingga enggan mengikuti kegiatan tersebut.

"Maka pemerintah tetap perlu menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin, meski di sejumlah tempat, masyarakat sangat antusias untuk ikut vaksin," tutur dia.

Lebih lanjut, Alifudin mengingatkan pemerintah pusat agar menggencarkan vaksinasi secara merata di seluruh Indonesia.

Dalam hal tersebut, pemerintah diminta tidak hanya melakukan vaksinasi terpusat di Pulau Jawa.

"Jangan hanya di Pulau Jawa, atau dikelola juga oleh pemerintah pusat saja stok yang banyaknya. Daerah juga perlu melakukan vaksinasi," pesan Alifudin.

Atas kendala kekurangan vaksin di dapilnya, Alifudin mengaku akan terus berkomunikasi kepada Menteri Kesehatan untuk mendorong keberadaan vaksin di daerah.

Ia mengaku bakal mengoptimalkan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR untuk mendorong hal tersebut.

Selain itu, Alfiudin menaruh harapan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pendataan daerah mana saja yang mengalami kekurangan vaksin.

"Kemendagri diharap bisa membuat aturan tegas ke setiap daerah untuk mendata stok vaksin di masing masing daerah. Ada berapa banyak yang sudah divaksin. Ini agar kekurangan stok di daerah bisa dipersiapkan oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Kurangnya stok vaksin mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah.

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen.

"Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan Bupati/Walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/02/20170051/anggota-dpr-minta-distribusi-vaksin-merata-di-setiap-daerah

Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke