Salin Artikel

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan, Republik Indonesia masih rawan radikalisme.

"Indonesia masih ditempatkan sebagai negara yang rawan menjadi tempat berseminya benih-benih gerakan radikalisme,” tuturnya, saat membawakan orasi ilmiah pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo secara virtual, Senin (2/8/2021).

Gus Halim mengatakan berdasarkan skala 0 sampai 100, Indonesia berada di level 43,6 rentan terpapar radikalisme. 

Adapun titik rawan radikalisme berada pada level 33,3, sementara skala 0 berarti anti radikalisme sempurna dan skala 100 pro adalah radikalisme sempurna. 

Pada acara yang bertemakan “Mahasiswa Zaman Now: Berdaya Saing Tinggi, Aktif Membangun Desa dan Kontra Radikalisme” tersebut, Gus Halim menyebutkan, Indonesia dan Filipina bahkan mendapat sebutan sebagai The Fore Front of Al-Qaeda in the Southeast Asia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), terdapat setidaknya 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat dalam serangkaian serangan teror. Jumlah ini setara dengan sekitar 1 persen dari total penduduk Indonesia.

Kemudian sebanyak 0,004 persen penduduk atau sekitar 1.000 orang terindikasi berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“(Menurut) data estimasi BNPT, ada sekitar 10-12 jaringan inti terorisme yang saat ini berkembang di Indonesia," kata Menteri Desa PDTT tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Ia mengaku prihatin lantaran jaringan radikalisme atau terorisme tersebut diindikasikan tumbuh subur di lingkungan kampus.

Padahal, perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat tumbuhnya rasionalitas, kewarasan nalar, humanisme dan prinsip-prinsip universalitas hak asasi manusia (HAM).

“Saya berharap kampus, khususnya UIN Walisongo, dapat menjadi benteng Pancasila dengan menyusun skema kebijakan yang dapat mereduksi perkembangan radikalisme di tingkatan mahasiswa atau dosen,” pesan Gus Halim.

Menurutnya, meskipun sebuah kampus berhasil menerapkan tridarma perguruan tinggi, bukan berarti secara otomatis kinerja kampus tersebut dianggap berhasil.

Gus Halim mengatakan, para mahasiswa khususnya di UIN Walisongo dituntut untuk mampu mengantisipasi dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi eksistensi kebangsaan.

Dinamika eksternal yang dimaksud termasuk isu merebaknya radikalisme dan gerakan-gerakan intoleran di kampus yang dapat membahayakan eksistensi Pancasila di Indonesia.

Gus Halim meyakini, UIN Walisongo memiliki komitmen kuat dari segenap sivitas akademik untuk bersinergi memberantas mata rantai penyebaran radikalisme di kampus.

Hal tersebut ditandai dengan absennya nama UIN Walisongo dalam daftar kampus-kampus di Indonesia yang terpapar kuat gerakan radikalisme yang dibuat oleh BNPT dan Setara Institute.

“Bagi saya, fakta tersebut juga bisa disebut sebagai credit point atas pencapaian UIN Walisongo dalam menebarkan paham Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah yang toleran, moderat, dan rahmatan lil alamin," kata Gus Halim.

Sebagai informasi, pada 2018 BNPT merilis ada tujuh kampus di Indonesia yang terinfeksi parah virus radikalisme.

Setahun kemudian, Setera Institute merilis daftar sepuluh kampus di Indonesia yang diindikasikan terjangkit paham radikalisme dalam skala yang tergolong berbahaya.

Nama UIN Walisongo tidak ada dalam kedua daftar kampus rawan gerakan radikal tersebut.

“Saya ucapkan selamat dan sukses, jangan menjadi mahasiswa biasa-biasa saja, jadilah mahasiswa luar biasa. Inilah salah satu etape dalam hidup kalian, untuk lebih bermanfaat kepada sesama, menghormati kemanusiaan, menginspirasi bangsa, menggairahkan kebangkitan Desa,” ujar Gus Halim.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/02/19170701/ri-rentan-radikalisme-gus-halim-ingin-uin-walisongo-jadi-benteng-pancasila

Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke