Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono terus berupaya untuk menjaga potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Upaya tersebut, kata dia, akan dilakukan Kementerian Keluatan dan Perikanan (Kementerian KP) dengan memaksimalkan peran teknologi informasi (TI).

“Salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan berbasis satelit radar di Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) Kementerian KP di Jembrana, Bali,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/7/2021).

Pernyataan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja (kunker) di BROL, yang juga didampingi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Jembrana serta sejumlah pejabat teras Kementerian KP.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Trenggono menjelaskan, teknologi informasi berbasis radar yang dioperasikan BROL mampu mendeteksi praktik illegal unreported and unregulated (IUU) fishing dan tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.

Kawasan yang dapat dideteksi radar itu, sebut dia, termasuk area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Kami akan meningkatkan kemampuan tersebut sampai pada pemantauan stok ikan, kondisi terumbu karang, kawasan budi daya udang dan rumput laut, hingga area pesisir yang rentan,” ucap Trenggono.

Untuk mencapai tahap itu, lanjut dia, Kementerian KP akan lebih dulu meningkatkan kapasitas teknologi yang ada saat ini.

Adapun langkahnya dengan mengoperasionalkan dua sistem, yaitu ocean numerical modeling (ONM) dan data satelit optis resolusi tinggi.

Terkait pembangunan sistem, Trenggono menjelaskan, pihaknya berupaya memaksimalkan kinerja sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Utamanya tenaga manusia di lingkup Kementerian KP.

"Kami ingin menghidupkan teknologi tinggi dan mengupayakan pengembangan sistem kepada sumber daya kami sendiri. Maka dari itu, kami akan menyiapkan tim," imbuhnya saat berada di lokasi.

Menteri Trenggono memaparkan, informasi yang dihasilkan teknologi satelit radar di BROL Jembrana sangat presisi dengan kondisi di lapangan.

Oleh karenanya, ia meyakini, apabila kemampuan teknologi tersebut ditingkatkan, maka informasi yang dihasilkan bisa lebih banyak serta bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, kata Trenggono, optimalisasi teknologi informasi di BROL juga akan mendukung pelaksanaan tiga program prioritas Kementerian KP.

“Dukungan tersebut akan dilakukan melalui konsep penangkapan dan budi daya ikan yang terukur sesuai prinsip ekonomi biru,” ujarnya.

Trenggono berharap, adanya prinsip ekonomi biru dapat membuat pengawasan kapal penangkap ikan di perairan Indonesia menjadi lebih maksimal.

Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada tetap memperhatikan kesehatan ekosistem kelautan.

Apabila kesehatan ekosistem itu terjaga, aspek ekologi dan ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia bisa berjalan seimbang.

"Jadi kalau sudah jalan, saya berharap nelayan bukan lagi mencari ikan, tetapi menangkap ikan," ucap Trenggono.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta memastikan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menteri KP Trenggono untuk peningkatan kapasitas teknologi informasi di BROL.

"Kami sudah siap. Untuk itu, proses bisnis dan kebutuhan lainnya akan kami siapkan lebih dulu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Radiarta menjelaskan tentang mekanisme monitoring IUU fishing pada teknologi informasi satelit radar yang sedang beroperasi.

Awalnya, kata dia, data radar dari satelit Radarsat-2 dan COSMO-SkyMed diterima secara langsung oleh stasiun bumi di BROL Jembrana.

Kemudian, data tersebut dikorelasikan dengan data vessel monitoring system (VMS) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian KP dan data automatic identification system (AIS) yang ada di BROL.

“Sedangkan untuk pemantauan tumpahan minyak, data radar diolah lebih dulu oleh tim di BROL. Selanjutnya akan diteruskan ke Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) untuk ditindaklanjuti,” ucap Radiarta.