Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Angin, Syaefullah Hamid, yakin hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengabulkan permohonan praperadilan kliennya.

Sebab, menurut dia, penetapan tersangka terhadap Angin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan tersangka oleh KPK dilaksanakan penuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan KUHAP, pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikannya juga ternyata bukan ranah KPK," ujar Syaefullah dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

"Maka, Angin Prayitno Aji sebagai tersangka menggunakan salah satu haknya mengajukan praperadilan," ucap dia.

Angin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Ditjen Pajak.

Syaefullah mengatakan, sidang praperadilan tersebut sudah berjalan dalam beberapa tahapan. Pada sidang ke empat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan termohon yakni KPK.

Dalam sidang tersebut, menurut dia, KPK terbukti tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Angin sebagai tersangka.

"Sprintdik terbit tanggal 4 Februari 2021, SPDP sekaligus penetapan tersangka tanggal 5 Februari 2021, sementara diakui oleh termohon (KPK) bahwa pemeriksaan saksi dalam penyidikan baru dimulai 22 April 2021 dan penyitaan baru dimulai 31 Maret 2021," kata Syaefullah.

"Sementara penggeledahan tanggal 10 Februari 2021, jadi semuanya dilakukan setelah penetapan tersangka," kata dia.

Atas dasar itu, Syaefullah menilai, penetapan tersangka terhadap Angin dilakukan KPK sebelum mendapatkan bukti permulaan yang cukup.

Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Angin tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang secara tegas mengatur bahwa penetapan tersangka hanya boleh dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam tahap penyidikan

Di sisi lain, menurut Syaefullah, Angin bukanlah penyelenggara negara yang dapat dijerat oleh KPK.

Makna penyelenggara negara, kata dia, sesuai pasal 2 huruf g UU Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur, bupati; wali kota dan wakilnya.

Kemudian pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti: komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan perguruan tinggi; pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan proyek.

Menurut Syaefullah, dalam Struktur organisasi Ditjen Pajak Kemenkeu, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yakni jabatan Angin tidak mempunyai fungsi penegakan hukum.

"Bahwa jelas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bukan eselon I dan bukan penyidik," kata dia.

Sementara itu, KPK berharap gugatan praperadilan yang diajukan Angin Prayitno Aji ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Angin mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Juni lalu dan pembacaan putusan gugatan tersebut dijadwalkan besok, Rabu, (28/7/2021).

"Dari seluruh proses persidangan ini KPK tentu berharap hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka APA (Angin Prayitno Aji)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Ali mengatakan, selama proses persidangan Tim Biro Hukum KPK telah menghadirkan dan memaparkan berbagai alat bukti untuk membantah seluruh dalil dalam permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Angin Prayitno Aji di PN Jakarta Selatan.

KPK, kata dia, juga telah mengajukan sebanyak 115 barang bukti dan juga telah menghadirkan 2 orang ahli.

Tim Biro Hukum KPK pun, kata Ali, telah menyerahkan kesimpulan atas permohonan gugatan tersebut kepada hakim tunggal perkara praperadilan agar dalam isi amar putusannya mengabulkan permohonan sebagai berikut:

Satu, menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Angin Prayitno Aji atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Dua, menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK telah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

Ketiga, menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Izin Penggeledahan Dewas KPK adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan penahanan Angin Prayitno Aji telah berdasarkan Surat Perintah Penahanan adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

Terakhir, menyatakan seluruh tindakan KPK selama proses penyidikan adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan mengikat.