Salin Artikel

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Salah satunya, bila memungkinkan dilakukan melalui alokasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia katakan usai melakukan Rapat Koordinasi di Kantor Bupati Tangerang, Banten, Senin (26/7/2021).

"Pada kesempatan yang baik ini tolonglah kepada teman-teman dunia usaha atau yang mampu, sekaranglah kita semangat gotong royong membantu masyarakat yang terdampak," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Selasa (27/7/2021).

Menurut Tito, beberapa daerah telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Hal serupa juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan CSR yang dialokasikan oleh perusahaan, terlebih lagi aturan pertanggungjawaban penggunaan dana Baznas maupun CSR dinilai tidak seketat menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sistem pertanggungjawabannya tidak seketat seperti APBD, ini juga bisa digunakan untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Tito juga mengapresiasi kekompakan Bupati Tangerang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sebab, Bupati Tangerang telah menguraikan indikator perbaikan penanganan pandemi yang ditandai dengan positivity rate dan bed occupancy ratio (BOR) yang menurun.

Namun, karena masih dalam wilayah aglomerasi, keberhasilan daerah dalam menangani pandemi sangat bergantung pada penanganan pandemi di ibu kota dan wilayah satelit.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati atas semua langkah-langkah, kerja keras beliau, kekompakan beliau dengan Forkopimda, meskipun tidak gampang, sekali lagi," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/16201511/mendagri-ajak-dunia-usaha-dan-warga-mampu-untuk-bantu-masyarakat-terdampak

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke