Salin Artikel

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

"Kami lakukan di sini penutupan arus dari arah Bundaran HI menuju Istana kami sekat dengan MCB dan barrier. Kemudian, di depan Pertamina juga kami sekat dengan MCB dan barrier serta di Harmoni," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro AKBP Karosekali kepada wartawan, Sabtu (24/7/2021).

Penutupan arus ini, kata Karosekali, bersifat situasional, bergantung pada situasi di lapangan.

"Ada beberapa titik yang dipasang batu MCB dan saat ini belum ada penutupan, nanti apabila ada eskalasi atau masyarakat akan berunjuk rasa ramai maka akan diadakan rekayasa lalu lintas, seperti penutupan arus dengan menggunakan batu dan kawat barrier kalau sekarang masih diberikan kesempatan bagi warga," ungkapnya.

Sementara penyekatan di titik-titik pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kata Karosekali, juga diperketat.

Selain itu, sebanyak 400 personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga diterjunkan di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, sampai kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Pasalnya, ada rencana marching dari kawasan Glodok sampai ke Istana Negara dalam aksi ini.

Menurut Karosekali, belum ada izin unjuk rasa yang diterima pihak kepolisian hingga kini. Untuk itu, ia mengimbau massa agar tidak melakukan demonstrasi.

"Jadi tiap yang akan melaksanakan aksi di sini akan segera kami imbau untuk membubarkan diri," ujarnya.

Sebelumnya, beredar seruan aksi nasional menuntut Presiden Joko Widodo bertajuk "Jokowi End Game" untuk menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang kini berubah nama jadi PPKM level 4.

Aksi itu disebut akan digelar dengan berjalan kaki dari Glodok menuju Istana Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/24/12285701/ada-imbauan-aksi-jokowi-end-game-lalu-lintas-dari-bundaran-hi-menuju-istana

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke