Salin Artikel

Panglima TNI Pimpin Sertijab Koorsahli, Komandan Puspom, Komandan PMPP, dan Kapusdalops

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin serah terima jabatan (Sertijab) Koorsahli Panglima TNI, Komandan Puspom TNI, Komandan PMPP TNI, dan Kapusdalops TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (23/7/2021).

Adapun, seremoni ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/645/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

"Sebagai pejabat baru, Koorsahli Panglima TNI Mayjen Benny Octaviar, Komandan Puspom TNI Laksda Dr Nazali, Komandan PMPP TNI Marsma Benedictus Benny K, dan Kapusdalops TNI Kolonel Arm Bambang Eko Pratolo melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan," kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto, dalam keterangan tertulis, Jumat.

“Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,” imbuh dia.

Sebagai informasi Mayjen Benny Octaviar yang sebelumnya menjabat sebagai Pa Sahli Tk III Bidang Intekmil dan Siber Panglima, menggantikan posisi Mayjen Sisriadi karena akan memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Laksda Dr Nazali menggantikan posisi Mayjen Eddy Rate Muis sebagai Komandan Puspom TNI karena alasan yang sama.

Demikian pula Mayjen TNI Victor Hasudungan Simatupang yang juga akan menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun. Jabatan Victor sebelumnya sebagai Komandan PMPP TNI digantikan oleh Marsma Benedictus Benny K yang sebelumnya menjabat sebagai Wadan PMPP TNI.

Adapun Kolonel Arm Bambang Eko Pratolo yang sebelumnya menjabat sebagai Kadep Lingiptek Sesko TNI, menggantikan posisi Brigjen Ferry Supriyanto sebagai Kapusdalops TNI. Brigjen Ferry Supriyanto sendiri dipromosikan menjadi Pa Sahli Tk III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI menggantikan Mayjen Benny Octaviar.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/23/14545801/panglima-tni-pimpin-sertijab-koorsahli-komandan-puspom-komandan-pmpp-dan

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke