Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan, Jangan Dihambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah segera mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan.

Muhaimin mengatakan, masih banyak pemda, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, belum melunasi pembayaran insentif.

"Segera cairkan insentif untuk para nakes. Mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan kita semua. Jangan sampai pencairan insentif buat mereka dihambat," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Muhaimin menuturkan, mayoritas provinsi belum melunasi insentif.

Dari 34 provinsi, hanya Kalimantan Selatan yang sudah membayar seluruh insentif tenaga kesehatan.

Ada pula provinsi yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes Covid-19. Per 17 Juli, hanya 31 provinsi yang telah menganggarkan insentif tenaga kesehatan dengan total anggaran mencapai Rp 2 triliun.

Kemudian, hanya 6 provinsi yang telah membayar lebih dari separuh insentif, di antaranya Kalimantan Selatan (100 persen), Nusa Tenggara Timur (74,11 persen), Kalimantan Barat (66,01 persen), Jawa Timur (62,08 persen), Banten (58,67 persen), dan Kalimantan Utara (50,13 persen).

Sementara, sejumlah provinsi belum melakukan realisasi anggaran insentif, antara lain Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

"Serta ada tiga provinsi lainnya yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua," tutur Muhaimin.

Selanjutnya, ada 452 kabupaten atau kota yang menganggarkan insentif. Namun, hampir separuh di antaranya belum merealisasikan insentif tersebut.

Hanya enam kabupaten atau kota yang telah melunasi insentif tenaga kesehatan yaitu Kota Depok, Kabupaten Pemalang, Kota Palembang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Selain itu, Muhaimin meminta pemda yang belum menganggarkan insentif tenaga kesehatan agar merumuskan kebutuhan penganggaran secara cermat.

Mengingat, proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan, sehingga insentif untuk tenaga kesehatan dapat segera disalurkan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta pemerintah pusat membantu pemda yang kesulitan merealisasikan anggaran insentif tenaga kesehatan.

Kemudian, pemerintah pusat perlu memastikan pembenahan data tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan pandemi.

"Pemerintah pusat dan pemda harus meningkatkan koordinasi sehingga alokasi kebutuhan untuk insentif nakes di setiap daerah valid dan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.