Salin Artikel

Anak Berpotensi Kehilangan Orangtua Saat Pandemi, KPAI Minta Pemilhan Data Pasien

Komisoner KPAI Retno Listyarti kemudian meminta pemerintah memilah data untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah anak yang terdampak pandemi Covid-19 karena kehilangan orangtua.

"Pandemi Covid-19 telah muncul sebagai krisis atas hak anak. Anak-anak kehilangan orangtua dan pengasuhnya karena virus Covid-19, membuat mereka sangat rentan dan tanpa pengasuhan orangtua," kata Retno dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Retno berharap pemerintah dapat melakukan pemilahan data pasien Covid-19 meninggal.

Pemilahan itu dilakukan untuk mencari tahu berapa banyak pasien meninggal yang berada di usia produktif, tulang punggung keluarga, hingga jumlah anak yang dimiliki.

"KPAI mendorong adanya penelusuran dan pemilahan data oleh pemerintah pusat dan daerah, dari 76.200 pasien Covid-19 yang meninggal (data Selasa (20/7/2021) berapa yang usia produkif, menjadi tulang punggung keluarga, jumlah anak yang dimiliki dan berapa usianya," kata dia.

Retno berharap jika data itu telah ditemukan, pemerintah bisa hadir untuk membantu pemenuhan hak anak yang kehilangan orangtua akibat infeksi Covid-19.

"KPAI mendorong pemerintah daerah memastikan pemenuhan hak anak-anak yang kehilangan orangtuanya tersebut, seperti pemenuhan keberlangsungan hak atas pendidikannya, memastikan anak tersebut dalam pengasuhan oleh keluarga terdekat, hak pemenuhan kesehatan dan sebagainya," ujar dia.

Terakhir, KPAI mendorong agar pemerintah semakin memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat agar penyebaran kasus dan angka kematian akibat Covid-19 dapat ditekan.

"Pengetatan secara nyata harus dilakukan agar jangan sampai terus jatuh korban, agar anak-anak terlindungi dan tidak bertambah lagi anak-anak di bawah umur yang kehilangan salah satu atau malah kedua orangtuanya," ucap Retno.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/21/18262521/anak-berpotensi-kehilangan-orangtua-saat-pandemi-kpai-minta-pemilhan-data

Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke