Salin Artikel

Implementasi PPKM Darurat Perlu Diperbaiki, Ini Catatan Pakar Sosiologi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, memberikan sejumlah catatan terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurutnya, PPKM darurat perlu dilanjutkan dan diperketat. Namun, ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasinya.

“Jadi overall jawaban saya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dan PPKM darurat ini harus dilanjutkan bahkan diperketat bukan diringankan,” kata Sulfikar kepada Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Sulfikar menilai PPKM darurat ini memberikan sedikit dampak postif mengenai pola transmisi penularan.

Selama pembatasan, jam operasional mal atau pusat perbelanjaaan dibatasi. Perkantoran wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring. Sehingga, Sulfikar berpandangan, tingkat penularan di tiga tempat dapat ditekan.

“Kita lihat penularannya terjadi di level mikro, keluarga, tetangga dan ini bersifat sangat masif dan sulit untuk dihindari,” ucap dia.

Selanjutnya, Sulfikar menyoroti jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19 yang masih belum mencapai target.

Sementara, Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menargetkan testing mencapai 500.000 spesimen per hari.

Sulfikar menyayangkan penurunan jumlah spesimen menjelang akhir masa berlaku PPKM darurat.

“Dan masih jauh menuju 500.000. Padahal kita butuh paling tidak 500.000 per hari untuk bisa mengetahui skala penularan yang terjadi di masyarakat,” ucap dia.

Catatan lainnya yakni terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah PPKM darurat.

Ia menekankan, implementasi PPKM darurat harus diikuti dengan penyaluran bansos kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Sulfikar mengkritik penyaluran bansos saat ini yang belum sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita lihat bansosnya ini mengalir tapi tidak sebanyak dan cepat yang dibutuhkan, sehingga akhirnya ya kita sendiri banyak konflik yang terjadi dan aktivitas masyarakat di sektor ini juga masih tetap ramai,” tutur dia.

Sulfikar berharap, apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pemerintah menyalurkan bansos yang cepat dan efektif ke masyarakat.

“Kemarin kan sudah ditambah (anggaran) sama Menteri Keuangan. Yang jadi masalah bagaimana memindahkan duit dari kas negara ke kas setiap keluarga, ke rekening-rekening setiap keluarga,” ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/20/15353521/implementasi-ppkm-darurat-perlu-diperbaiki-ini-catatan-pakar-sosiologi

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke