Salin Artikel

Indonesia Sudah Terima 5,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Program Vaksinasi Gotong Royong

Hal itu ia katakan dalam konferensi pers secara daring tentang kedatangan 1.184.000 juta dosis vaksin Sinopharm di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/7/2021).

"Saat ini sudah tiba sebanyak 5,5 juta dosis vaksin sinopharm," kata Verdi.

Menurut Verdi, vaksin tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan antara PT Kimia Farma dengan Sinopharm sebesar 15.000.000 dosis vaksin untuk kebutuhan vaksinasi gotong royong.

Adapun pasokan vaksin tersebut juga merupakan bagian dari target mengamankan dan menyuntikan 20.000.000 dosis lewat opsi vaksin gotong royong pada tahun 2021.

"Vaksinasi gotong royong adalah pilihan atau opsi tambahan mengakses vaksin bagi korporasi itu karyawan, keluarga dan yang terkait," ujarnya.

"Untuk mendukung tercapainya target vaksinasi nasional sebanyak 2.000.000 dosis per hari, dan tercapainya (herd) immunity serta juga membantu WNI yang bertugas atau tinggal di Indonesia, agar mereka terlindungi," kata Verdi.

Verdi mengatakan, pendanaan vaksinasi gotong royong ini adalah mandiri dari PT Kimia Farma sebagai anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pembiayaan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik untuk pemberian vaksin, pengiriman dan pelaksanaan vaksinasinya.

"Kehadiran vaksin Sinopharm ditambah vaksin merk lainnya yang telah tiba dan akan tiba nantinya, menjadi bukti bahwa ketersediaan vaksin di Indonesia aman," ujarnya.

"Oleh karenanya masyarakat jangan ragu untuk divaksinasi. karena vaksin dapat mengurangi risiko sakit berat apabila kita terpapar virus covid-19 yang terus bermutasi ini," ucap Verdi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/19/14170301/indonesia-sudah-terima-55-juta-dosis-vaksin-sinopharm-untuk-program

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke