Pemerintah Diminta Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat diminta mendorong percepatan serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah masih rendah kendati jumlah kasus positif tengah melonjak.

“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit. Berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," kata Puan, dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021).

Puan menekankan, realokasi anggaran harus dilakukan segera untuk merespons situasi kedaruratan yang kini terjadi.

Ia meminta pemerintah pusat memberikan bantuan teknis terkait realokasi anggaran hingga realisasi penyerapannya.

“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial,” ujar Puan.

Politisi PDI-P ini menyarankan agar penggunaan anggaran diarahkan untuk program-program kesehatan, seperti pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat supaya tidak gampang tertular, serta bantuan obat bagi yang terpapar.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas.

"Perbanyak program pro-rakyat. Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” ujar Puan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (13/7/2021) mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan Covid-19 masih rendah.

Menurut Sri Mulyani, hingga akhir Juni 2021 serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu.

Kemudian, pos kesehatan baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun.