Salin Artikel

Ini Sanksi bagi Penyalah Guna Data Kependudukan Milik Orang Lain...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrullah mengingatkan bahwa ada sanksi yang mengancam para penyalah guna data kependudukan milik orang lain.

Kata dia, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Kami mencoba memberikan satu catatan, (ada) sanksi pidana kalau orang menyalahgunakan data pribadi itu," kata Zudan dikutip dari siaran YouTube Kominfo RI, Jumat (9/7/2021).

Adapun sanksi untuk kegiatan menyebarluaskan data kependudukan dengan cara melawan hukum, kata dia, yaitu ancaman pidana dua tahun sampai dengan denda Rp 25 juta.

Sedangkan sanksi penggunaan data pribadi di luar kewenangannya apabila pelakunya lembaga bisa kena denda sampai dengan Rp 10 miliar.

Menurut Zudan, saat ini banyak foto kartu keluarga (KK) dan e-KTP yang diunggah di dunia maya atau internet. Selain itu, juga ada nomor induk kependudukan (NIK) yang digunakan untuk lebih dari tiga nomor telepon seluler.

Terkait penggunaan NIK, Zudan mengaku masih melihat pelanggaran dari penerapan Peraturan Menteri Kementerian Informasi dan Komunikasi (Permen Kominfo) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Telekomunikasi.

Zudan menjelaskan bahwa sebenarnya pelanggan provider nomor ponsel hanya diperbolehkan teregistrasi tiga kali untuk satu NIK.

Namun faktanya, masih banyak pelanggan mendaftarkan NIK-nya pada lebih dari tiga nomor telepon selular.

"Ada satu NIK memiliki 68 nomor HP, Indosat (satu NIK punya) 403 (nomor), di Smartfren 61, di Telkomsel 14 nomor," ujarnya.

"Kami menemukan seperti di awal dulu (pelanggaran Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017). yang kita pernah menemukan satu nomor digunakan, satu NIK digunakan untuk mendaftar dua juta nomor, di awal-awal," lanjut dia.

Zudan menduga hal tersebut terjadi karena ada NIK yang memang selalu digunakan oleh penjual nomor. Oleh karena itu, ia pun menyarankan pentingnya perlindungan data pribadi setiap warga negara Indonesia.

"Oleh karena itu, bagaimana kita memperbaiki sistem registrasinya," ucap Zudan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/15245751/ini-sanksi-bagi-penyalah-guna-data-kependudukan-milik-orang-lain

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo: Pembelian Pesawat F-15EX Masih Tahap Negosiasi, Dassault Rafale Tinggal Aktifkan Kontrak

Prabowo: Pembelian Pesawat F-15EX Masih Tahap Negosiasi, Dassault Rafale Tinggal Aktifkan Kontrak

Nasional
Arteria Sebut Ucapan Ganti Kajati Pendapat Pribadi, Bukan Wakili Fraksi maupun PDI-P

Arteria Sebut Ucapan Ganti Kajati Pendapat Pribadi, Bukan Wakili Fraksi maupun PDI-P

Nasional
PDI-P Beri Sanksi Peringatan bagi Arteria Buntut Pernyataan yang Singgung Bahasa Sunda

PDI-P Beri Sanksi Peringatan bagi Arteria Buntut Pernyataan yang Singgung Bahasa Sunda

Nasional
Polisi Gagalkan Pengiriman 22 PMI Ilegal ke Malaysia, 2 Tersangka Ditangkap

Polisi Gagalkan Pengiriman 22 PMI Ilegal ke Malaysia, 2 Tersangka Ditangkap

Nasional
Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Ahli dari Presiden: Ganja Belum Perlu Dipakai untuk Medis, Banyak Obat Lain yang Aman dan Efektif

Nasional
Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Kemenlu: Ada 6 WNI di Tonga, Semuanya Selamat

Nasional
Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Arteria Dahlan Minta Maaf: Saya Anggap Orang Sunda Itu Bagian dari Keluarga Besar

Nasional
RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

RI Hampir Pasti Beli Jet Tempur Dassault Rafale, Prabowo: Tinggal Aktifkan Kontrak

Nasional
4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

4 OTT KPK di Awal Tahun, Pukat UGM: Biar Jera, Bongkar Tuntas

Nasional
Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Cegah Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Kemenkes Minta Dinkes Percepat Laju Vaksinasi Primer dan Booster

Nasional
Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Prabowo Sebut Rencana Pembelian Pesawat Tempur F-15EX Masih Tahap Negosiasi

Nasional
Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Soal Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Lagi Diproses

Nasional
Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju 'Nyapres'

Jokowi: Saya Tak Ingin Halangi yang Ingin Maju "Nyapres"

Nasional
Soal Pemindahan Ibu Kota, Koalisi: Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan, Bukan Menciptakan Persoalan Baru di Kaltim

Soal Pemindahan Ibu Kota, Koalisi: Masalah di Jakarta Harus Diselesaikan, Bukan Menciptakan Persoalan Baru di Kaltim

Nasional
BNN Bantah Punya Daftar Target Operasi dari Kalangan Selebritas

BNN Bantah Punya Daftar Target Operasi dari Kalangan Selebritas

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.