Periksa Sekda Bandung Barat, KPK Dalami Penerimaan Uang untuk Keperluan Aa Umbara

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam kasus yang menjerat Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara, Kamis (8/7/2021).

Ketiganya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat tahun 2020.

Salah satu yang diperiksa sebagai saksi yakni Sekretaris Daerah Pemkab Bandung Barat Asep Sodikin.

"Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak untuk keperluan AUM (Aa Umbara Sutisna)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/7/2021).

Selain Sekda, KPK juga memeriksa Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ash-Shiddiq Kabupaten Bandung Barat bernama KH Agus Saefur Romdoni dan Staf Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Aji Rusmana.

Ipi mengatakan, seharusnya KPK juga memeriksa enam saksi lain. Namun, mereka tidak hadir dalam pemanggilan dan tidak ada konfirmasi.

Keenam saksi yang tidak hadir tersebut yaitu Ketua Badan Amil Zakat Kab. Bandung Barat bernama KH Hilman Farid, Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Kab. Bandung Barat/Kabid Bina Marga 2017-2019 Moch Ridwan Evi dan pihak swasta bernama Rini Rahmawati.

Selain itu, ada juga tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama A Fauzan Azzima, Chandra Kusuma dan Aan Sopian Gentiana yang tidak menghadiri pemeriksaan KPK.

"KPK tetap mengimbau agar para saksi yang telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk memenuhi panggilan penyidik. Dalam waktu dekat panggilan akan dikirimkan kembali," ucap Ipi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara, pihak swasta yang juga anak Aa Umbara bernama Andri Wibawa dan an pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang) M Totoh Gunawan.

Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sementara itu, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.