Kritik Mahasiswa Lintas Kampus untuk Jokowi hingga Puan Maharani...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Indonesia mengkritik para petinggi negeri melalui media sosial. Mereka mengeluhkan kinerja petinggi negeri mulai dari Presiden Jokowi hingga Ketua DPR Puan Maharani.

Salah satu organisasi kampus yang ikut mengkritik adalah BEM Universitas Indonesia atau UI, yang menyebut Jokowi kerap kali mengobral janji, tapi realitanya sering kali ingkar janji. 

Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. BEM UI mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan Jokowi tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata.

Itulah mengapa akhirnya BEM UI menobatkan jokowi sebagai The King of Lip Service. BEM UI juga meminta Jokowi berhenti membual karena katanya rakyat sudah mual.

Semua itu disampaikan BEM UI melalui Instagram resminya @bemui_official pada 26 Juni 2021. Kritikan itu pun berubah menjadi polemik. Ada pihak yang mendukung, namun ada pula yang menentang.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra juga mengaku pihak rektorat meminta menurunkan atau menghapus unggahan di akun BEM UI terkait kritik pada Jokowi. Namun, ia menolak.

Sejumlah pihak menyayangkan langkah rektorat tersebut. Salah satunya cendekiawan Azyumardi Azra yang menilai pemanggilan tersebut menandakan bahwa birokrat kampus sudah terkurung akan kedudukan.

Bahkan hal tersebut dinilainya sebagai upaya penertiban terhadap suara kritis mahasiswa karena mengkritik penguasa.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga mengatakan pemanggilan itu sebagai upaya pemberangusan kebebasan akademik.

Jokowi sudah merespons kritikan tersebut. Ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan BEM UI merupakan bentuk dari pembelajaran dalam mengekspresikan pendapat.

Kritik, kata Jokowi, boleh dilakukan dalam iklim negara demokrasi. Sehingga kampus tak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa.

Kendati demikian, ia juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

Jokowi memandang kritik para mahasiswa kepada dirinya sebagai suatu hal yang biasa sebab sudah banyak dia menerima kritik.

"Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ’bebek lumpuh’, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini ’Bapak Bipang’, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai ’The King of Lip Service’,” katanya.

Sebelum dinobatkan sebagai The King of Lip Service oleh BEM UI, BEM Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah lebih dulu menyindir Jokowi sebagai presiden orde (paling) baru.

Dalam unggahan yang sama, BEM UGM juga melayangkan surat untuk Jokowi. Surat itu terlihat penuh dengan ucapan selamat dalam bentuk satire yang intinya Jokowi diminta penuhi janji-janjinya selama ini.

Ma'ruf Amin 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun ikut dikritik. Kali ini kritik datang dari BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang menobatkan Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent.

Hal itu  disampaikan BEM Unnes melalui Instagram resminya @bemkmunnes pada Selasa (6/7/2021).

Masyarakat, kata BEM Unnes, menilai Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Padahal seharusnya Ma'ruf Amin turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Jokowi selama masa pandemi Covid-19 ini. Bukan menihilkan eksistensinya di mata publik.

Ma'ruf Amin juga dinilai tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi masalah multidimensional bangsa dan negara.

Tak hanya itu, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, Ma'ruf Amin justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi juga sudah merespons hal ini. Ia menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

Masduki menyoroti bahwa sikap mahasiswa yang kritis sangat baik, namun ia mengharapkan kritik-kritik itu turut memiliki pembanding.

Puan Maharani

Dalam waktu yang sama, BEM Unnes juga ikut mengkritik ketua DPR Puan Maharani. BEM Unnes menobatkan Puan sebagai The Queen of Ghosting. 

Puan sebagai ketua DPR, menurut BEM Unnes seharusnya memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi di periode ini, khususnya selama pandemi Covid-19.

Tetapi pada kenyatannya, semua pengesahan yang dilakukan oleh Puan itu tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law, dan lainnya). Lalu, tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan.

Usai melakukan aksi protes digital terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, akun Instagram resmi BEM Unnes pun langsung diretas.