Salin Artikel

Tagar #BapakPresidenMenyerahlah Trending di Twitter, KSP: Tak Ada Urgensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menilai, tak ada urgensinya meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya karena alasan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan merespons tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #IndonesiaKolaps yang sempat bertengger di trending topic Twitter, Rabu (7/7/2021).

"Nggak ada (urgensi). Semua harus sama-sama melihat pandemi ini adalah menjadi persoalan kita bersama," kata Irfan saat dihubungi, Rabu.

Menurut dia, penanganan pandemi harus dilihat secara komprehensif. Pemerintah memiliki infrastruktur, regulasi, dan pedoman penanganan pandemi.

Namun, hal itu harus diimbangi dengan dukungan masyarakat. Seluruh warga seharusnya disiplin mematuhi aturan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan.

Misalnya, mematuhi aturan larangan mudik saat Lebaran. Kemudian, bersedia mengikuti vaksinasi Covid-19 dan tidak malah menyebar berita bohong.

Atau, paling tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sekeras apa pun pemerintah berupaya, lanjut Irfan, pandemi sulit teratasi jika masyarakat abai.

"Ini kerja sama, nggak bisa kalau hanya instruksi presiden, kita keluarkan ini dan sudah ada arahan dari pemerintah begini begitu, tetapi masyarakat tetap ngeyel ya susah," ujarnya.

Irfan menilai, beberapa negara sudah mengalami perlandaian kasus Covid-19 karena kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga.

Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat Indonesia kompak mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

"Mari kita bisa bekerja sama semuanya. Lihat itu bukan buat kepentingan personal, bukan untuk pemerintah saja," kata Irfan.

"Kita butuh keteladanan dari pimpinan, tapi kita juga perlu kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat," tuturnya.

Untuk diketahui, tagar #BapakPresidenMenyerahlah dan #IndonesiaKolaps bertengger di trending topic Twitter. Puluhan ribu warganet berkicau soal penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Oleh warganet Presiden Jokowi dinilai gagal menangani pandemi lantaran kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan drastis.

Adapun data terbaru pemerintah menunjukkan, terjadi penambahan 34.379 kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir.

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, hingga Rabu (7/7/2021), tercatat ada 2.379.397 kasus Covid-19 di Tanah Air.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/19445661/tagar-bapakpresidenmenyerahlah-trending-di-twitter-ksp-tak-ada-urgensi

Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke