Survei Median: Hanya 35,3 Persen Responden yang Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) menunjukkan, hanya 35,3 persen responden yang puas terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Bahkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat masih lebih rendah dibandingkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

"Secara berurutan, tingkat kepuasan yang tertinggi itu ada pada pemerintah provinsi, kurang lebih angkanya 37,8 persen, kemudian diikuti oleh pemeirntahan kabupaten kota 36,5 persen dan kemudian tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat itu 35,3 persen," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, Rabu (7/7/2021).

Secara rinci, ia menjelaskan, 30,6 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi. Sementara, yang merasa biasa saja sebesar 34,2 persen.

Adapun di tingkat provinsi, 25,4 persen responden merasa tidak puas dan 34,2 persen merasa biasa saja.

Sementara itu, 24,5 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota dan 38,9 persen responden merasa biasa saja.

"Kalau kita lihat angkanya ini kan selisihnya hanya 1-2 persen, sehingga sebenarnya tidak ada disparitas yang terlalu besar antara tingkat kepuasan pemerintahan pusat," ujar Rico.

Meski begitu, ia mengingatkan, tingkat kepuasan publik yang masih berada di bawah 50 persen semestinya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya dalam menangani pandemi.

"Kalau kita lihat rentang angkanya masih di bawah 50 persen, maka ini rentangnya antara 30-40 persen, ini artinya eksekutif kita baik di tingkat kota/kabupaten maupun di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat pusat itu perlu memperbaiki kinerjanya," kata dia.

Adapun survei ini dilakukan Median melalui kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media sosial Facebook dengan target pengguna aktif berusia 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Ada 1.089 responden yang tersebar di 32 provinsi yang terjaring dalam survei yang berlangsung apda 21-26 Juni 2021.

"Dikarenakan sampel adalah pengguna media sosial maka survei ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran persepsi populasi secara keseluruhan," kata Rico.