Salin Artikel

Keterisian RS Rujukan Covid-19 Meningkat di 14 Provinsi, Satgas Ingatkan Pemda

Adapun BOR di 14 provinsi tersebut kini berada di kisaran 50 - 80 persen.

"Ada 14 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali yang saat ini memiliki BOR sebesar 50-80 persen," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual pada Selasa (6/7/2021).

Ke-14 provinsi itu yakni, Lampung, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, NTT, Bangka Belitung, Jambi, Papua dan Maluku Utara.

Wiku mengingatkan kondisi tersebut agar ditindaklanjuti secepatnya dengan melakukan konversi tempat tidur untuk pasien Covid-19.

"Mohon pemerintah daerah untuk mulai mengonversi jumlah tempat tidur dan menambah fasilitas isolasi terpusat di wilayah masing-masing," tegasnya.

Lebih lanjut Wiku mengungkapkan, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menekan angka BOR di wilayah masing-masing.

Caranya, apabila mengalami gejala Covid-19 atau kontak erat dengan pasien positif, masyarakat diminta tidak panik.

"Segera hubungi puskesmas setempat untuk segera dilakukan pemeriksaan dan penelusuran kontak," ungkap Wiku.

"Sambil menunggu hasil pemeriksaan, teruslah berkonsultasi dengan petugas puskesmas agar isolasi mandiri dapat selalu terpantau," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wiku juga mengungkapkan, keterisian tempat tidur di RS rujukan di seluruh provinsi di Pulau Jawa telah melebihi 80 persen.

Oleh karenanya, setiap provinsi saat ini sedang berupaya menambah kapasitas di masing-masing RS rujukan yang ada.

"Dilihat dari data BOR ruang isolasi di rumah sakit rujukan di 34 provinsi, sebanyak 6 provinsi di Pulau Jawa telah mencapai lebih dari 80 persen tempat tidur terisi," tambah Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/19063191/keterisian-rs-rujukan-covid-19-meningkat-di-14-provinsi-satgas-ingatkan

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke