Politisi PKB Minta Pemerintah Beri Penjelasan Rinci Masuknya TKA China Saat PPKM Darurat

Menurut Jazilul, hal itu perlu dilakukan pemerintah agar tidak menjadi polemik di masyarakat yang tengah dibatasi aktivitasnya akibat PPKM Darurat.

"Katakanlah itu memang ada TKA yang datang, maka jangan didiamkan. Toh, memang tidak ada kebijakan penutupan bandara internasional. Kalau didiamkan maka menjadi pro-kontra," kata Jazilul dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).

Ia pun mempertanyakan bagaimana semangat masyarakat dapat terjaga untuk menerapkan PPKM Darurat, sementara mereka sendiri melihat ada TKA yang bebas masuk Indonesia.

Wakil Ketua MPR ini mengingatkan, dalam membuat sebuah kebijakan apalagi yang sangat strategis seperti PPKM Darurat, salah satu kunci suksesnya adalah keteladanan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan.

Salah satu ketegasan itu adalah terkait masih masuknya WNA ke Indonesia. Sebab, menurut dia, bukan tidak mungkin hal ini bisa memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

"Jika itu benar, maka itu bagian dari memprovokasi keadaan. Masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan TKA China masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar pada Sabtu (3/7/2021) pukul 20.25 WITA dari Jakarta.

Mereka menggunakan pesawat Citilink QG-426 di tengah masa PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali.

Merespons hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara telah menjelaskan bahwa semua TKA China itu telah melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021.

Pemeriksaan tersebut, kata dia, dilakukan sebelum berlakunya PPKM di Jawa dan Bali.

"Dua puluh TKA tersebut merupakan calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di Proyek Strategis Nasional PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan," ucap Angga dalam keterangannya, Minggu (4/7/2021).

Selain itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan telah menyatakan bahwa para TKA itu juga telah memenuhi syarat dengan memiliki kartu vaksinasi.