Salin Artikel

Pemerintah Diminta Lebih Serius Kendalikan Kasus Covid-19, Batasi Mobilitas Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani meminta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Laura menilai, zonasi terkait Covid-19 dapat berubah mengikuti tingkat mobilisasi masyarakat.

“Sebaiknya bagaimana pemerintah bisa melakukan upaya pengendalian kasus dengan membatasi mobilisasi secara serentak seperti halnya PSBB yang pernah berlaku sebelumnya,” kata Laura kepada Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Selain itu, Laura menilai, data yang dilaporkan oleh pemerintah pusat kadang belum menunjukkan kondisi riil di lapangan.

Hal itu menurutnya kerap membuat implementasi kebijakan menjadi tidak tepat.

“Dan data yang dilaporkan kadang tidak sesuai yg dengan yang dilapangan sehingga akan menjadi misunderstanding dan kebijakan menjadi tidak tepat,” ucap dia.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah melakukan penanganan yang lebih serius dalam mengantisipasi lonjakan kasus ini.

Terlebih saat ini, ia mengatakan, keterisian rumah sakit sudah tinggi.

“Tentunya harus segera dilakukan upaya yang lebih serius untuk pengendalian kasus,” kata dia.

Diketahui, penambahan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir terus mengalami lonjakan drastis.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pemerintah tak lagi menetapkan kebijakan berdasar zonasi atau tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

Sebab, menurut dia, mayoritas wilayah di Indonesia kini berada di zona merah virus corona.

Slamet mendorong agar pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas secara besar-besaran di seluruh daerah.

"Sekarang sudah tidak ada lagi zona merah, hijau, kalau pun dia zona hijau maka dia hanya menunggu waktu untuk menjadi zona merah," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

"Kalaupun minggu ini hijau, minggu depan bisa merah, bisa hitam. Jadi hanya menunggu waktu saja karena mobilitas tidak disetop," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/11264931/pemerintah-diminta-lebih-serius-kendalikan-kasus-covid-19-batasi-mobilitas

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke