Saat Jokowi Merespons Berbagai Kritik, dari Disebut "The King of Lip Service" hingga "Mencla-mencle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya merespons kritikan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menngatakan ia sebagai "The King of Lip Service".

Jokowi pun merespons kritikan kepadanya itu sebagai hal yang biasa. Menurut Jokowi dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang biasa.

Jokowi pun mengatakan bukan sekali ini saja ia dikritik. Ia mengatakan sejak dulu kerap kali dikritik. Bahkan ada yang menyebutnya klemar-klemer dan plonga-plongo.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Jokowi juga pernah disebut mencla-mencle karena dinilai tidak tegas dan kebijakan dalam penanganan Covid-19 kerap berubah. Kritik tersbeut pun direspons langsung oleh Jokowi.

Berikut sejumlah kritik kepada Jokowi beserta responsnya baik secara langsung dari sang Kepala Negara maupun dari para pejabat terdekatnya.

The King of Lip Service

Baru-baru ini BEM UI menyebut Jokowi sebagai sosok "The King of Lip Service" lewat unggahan di akun Instagram mereka. 

BEM UI mempublikasikan konten berupa foto dengan judul "Jokowi: The King of Lip Service". Dalam foto, Jokowi terlihat tengah mengenakan sebuah mahkota.

Dalam unggahan tersebut, BEM UI juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap kali mengobral janji.

Selain itu, unggahan itu juga menyindir berbedanya antara janji dan keputusan yang diambil Jokowi. Mulai terkait rindu demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Jokowi pun memberikan tanggapan atas kritikan berupa gambar dan narasi yang diunggah oleh BEM UI.

"Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter," ujarnya saat memberikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

"Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip Service," lanjutnya.

Atas berbagai julukan di atas dan kritikan terbaru dari BEM UI tersebut, Jokowi menyebutnya bentuk ekspresi mahasiswa. Menurutnya, di negara demokrasi mengkritik boleh saja dilakukan.

"Dan universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berkespresi. Tapi, juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," tutur Jokowi.

Disebut mencla-mencle

Jokowi juga pernah menjawab kritikan atas perubahan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Semula pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun selanjutnya pemerintah mengubahnya menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam keterangannya yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan ada yang menyebutnya mencla-mencle karena berubahnya kebijakan penanganan Covid-19 tersebut.

Namun jokowi menjawab perubahan itu sebagai hal biasa sebab belum ada satu negarapun yang memiliki resep mujarab dalam mengendalikan Covid-19.

"Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencla-mencle. Belum ada negara yang mengklaim telah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya. Berbeda cara dalam menanganinya. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri," kata Jokowi.

Berdamai dengan Covid-19.

Jokowi juga pernah mengatakan agar masyarakat berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis (7/5/2020). 

Ia juga mengatakan, beberapa ahli menyebut ada kemungkinan kasus pasien positif Covid-19 menurun angkanya. Tetapi, ketika kasusnya sudah turun tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu dikritik banyak pihak karena narasi yang dibangun bertentangan dengan perang melawan Covid-19 yang justru digaungkan sebelumnya oleh pemerintah.

Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pun turun tangan menjelaskan maksud Jokowi yang mengajak masyarakat berdamai dengan Covid-19.

Menurut Bey, Jokowi ingin agar masyarakat tetap produktif meski virus corona masih mewabah di dalam negeri.

"Bahwa Covid-19 itu ada, dan kita terus berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif, karena adanya Covid-19 menjadikan adanya penyesuaian dalam kehidupan," kata Bey kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Bey mengatakan, saat ini Covid-19 memang belum ada antivirusnya. Namun, masyarakat bisa mencegah tertular dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Menurut Bey, hal ini adalah hidup normal dengan cara baru.

"Ya, artinya jangan kita menyerah, hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan. Ke sananya yang disebut the new normal. Tatanan kehidupan baru," kata dia.

Jokowi jawab kritikan soal lockdown

Jokowi menilai, langkah pemerintah tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 sudah tepat.

Ia menyebutkan, jika kebijakan lockdown diberlakukan, hal itu akan berimbas fatal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu, mungkin (pertumbuhan ekonomi) bisa minus 17 (persen)," kata Presiden Jokowi saat saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020), dikutip dari Setkab.go.id.

Desakan untuk lockdown diketahui disuarakan sejumlah pihak saat virus corona mulai mewabah di Indonesia pada Maret lalu.

Namun, Presiden Jokowi lebih memilih menggunakan skema pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan.

Menurut Presiden Jokowi, akibat tidak lockdown, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik ketimbang negara-negara lain.

Pada kuartal pertama, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97 persen, meskipun turun dari kisaran lima persen.

Pada kuartal kedua ini, Presiden Jokowi mengaku sudah menerima prediksi bahwa ekonomi akan minus 4,3 persen. Namun, ia menegaskan, angka itu masih lebih baik ketimbang negara-negara lain yang diprediksi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Terakhir yang saya terima dari OECD, Perancis misalnya di angka minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Jerman minus 11,2 persen, Amerika (Serikat) minus 9,7 persen," kata Jokowi.

Dikritik soal UU ITE

Jokowi sebelumnya juga pernah dikritik soal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal itu bermula dari pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat agar lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu ditanggapi sinis oleh masyarakat. Sebabnya banyak pihak yang ditangkap dengan dalih melanggar UU ITE saat mengkritik pemerintah.

Jokowi berpesan agar implementasi UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).