Satgas: Pembentukan Posko Covid-19 di Jabar, Jateng, dan Jatim Masih Rendah

Ia menyayangkan masih ada wilayah yang belum membentuk posko secara optimal, khususnya di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 dalam jumlah besar beberapa waktu belakangan.

"Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60 persen kelurahannya yang sudah membentuk posko," kata Wiku melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Wiku mengungkap, selama 8 minggu terakhir penambahan posko di tiga provinsi tersebut tidak lebih dari satu persen.

Akibatnya, masih ada 50-60 persen kelurahan di Jabar, Jateng, dan Jatim yang belum membentuk posko.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembentukan posko sudah cukup tinggi yakni mencapai 89,61 persen.

Namun, penambahan posko cenderung stagnan dalam 8 minggu terakhir, dengan rata-rata penambahan kurang dari satu persen tiap minggu.

Padahal, kata Wiku, seharusnya, DIY dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49 persen kelurahan.

"Perkembangan pembentukan posko yang lambat ini tidak dapat ditoleransi lagi, mengingat pandemi membutuhkan penanganan yang cepat dan posko lah infrastruktur yang dibutuhkan agar PPKM Mikro dapat berjalan efektif," ujar Wiku.

Dari lima provinsi di Pulau Jawa yang menyumbangkan kasus Covid-19 tertinggi, hanya DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.

Wiku menyebut, DKI mengejar pembentukan posko selama satu minggu terakhir, sehingga berhasil meningkat hingga 38,58 persen.

Dilihat secara nasional, jumlah posko yang terbentuk selama 8 minggu terakhir bertambah 1.166 posko, dari yang sebelumnya 18.516, menjadi 19.682 posko.

Wiku pun mendorong seluruh provinsi segera mengoptimalkan pembentukan posko. Ia menyebut, pengendalian pandemi berkejaran dengan waktu, semakin cepat dan tepat penanganan, maka situasi akan segera terkendali.

“Dimohon kepada seluruh provinsi ini untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko, sehingga pelaksanaan PPKM mikro dapat berjalan dengan efektif,” kata Wiku.

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan, berdasarkan kinerja posko yang dilaporkan, edukasi dan sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko, disusul dengan pembagian masker dan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Sementara, penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing implementasinya masih rendah yakni dibawah satu persen.

Wiku pun mendorong agar kegiatan-kegiatan tersebut terus ditingkatkan, utamanya pada 5 provinsi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi.

“Segera bentuk posko pada desa dan kelurahan yang belum membentuk, serta pastikan empat fungsi posko berjalan dengan maksimal karena posko yang berfungsi optimal akan sangat berdampak dalam menekan dan menurunkan kasus,” kata Wiku.