Salin Artikel

2.135.998 Kasus Covid-19, Pemerintah Kembali Didesak Batasi Mobilitas Besar-besaran

Pemerintah didesak kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam merespons lonjakan kasus Covid-19.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro saat ini tidak efektif mengendalikan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

"(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup, atau tiga minggulah," kata Slamet, Minggu (27/6/2021).

Selain itu, dia meminta pemerintah menutup pintu bagi masyarakat dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia sementara waktu.

Hal ini demi mencegah masuk dan menyebarnya varian baru dari virus penyebab Covid-19.

Menurutnya, lonjakan kasus yang saat ini terjadi bukan semata akibat mobilitas warga pada libur Lebaran 2021.

"Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran)," ujarnya.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia.

Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

"Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa," kata dia.

IDI juga menyarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19.

Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

"Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan," ujar Slamet.

Pada Senin (28/6/2021), pemerintah mencatat ada penambahan 20.694 kasus positif Covid-19 dalam sehari.

Dengan demikian, total kasus di Tanah Air mencapai 2.135.998 dengan 1.859.961 orang sembuh dan 57.561 orang meninggal dunia.

Selain itu, pemerintah menyatakan hingga kemarin, jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua yaitu 13.257.752 orang. Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 27.789.896 orang.

Sasaran vaksinasi yang ditargetkan pemerintah hingga tahap kedua ini yaitu sebanyak 40.349.049 orang. Mereka terdiri atas tenaga kesehatan, lansia, dan petugas publik.

Dengan demikian, cakupan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 32,86 persen dari total sasaran, sementara cakupan vaksinasi dosis pertama yaitu 68,87 persen.

Tetap di rumah jika tak mendesak

Merespons usulan PB IDI, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pada prinsipnya, PSBB dan PPKM skala mikro memiliki tujuan yang sama yaitu membatasi mobilitas masyarakat.

Menurut dia, PPKM skala mikro paling tepat untuk diterapkan saat ini karena pembatasan dilakukan di wilayah terkecil sampai tingkat provinsi sesuai gambaran epidemiologi yang ada.

"Kunci utama pembatasan kegiatan sosial masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan penegakan aturan yang ketat, artinya butuh dukungan dari masyarkaat dan Pemda untuk bersama-sama keluar dari situasi ini," katanya.

Presiden Joko Widodo, dalam konferensi pers kemarin, meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Ia ingin semua warga patuh pada protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Sekali lagi saya ingatkan, tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, pemerintah terus berupaya menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satu program yang kini tengah digencarkan yakni vaksinasi nasional.

Ia menargetkan, angka vaksinasi mampu mencapai 2 juta suntikan per hari mulai Agustus mendatang.

"Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target satu juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan dua kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/07515531/2135998-kasus-covid-19-pemerintah-kembali-didesak-batasi-mobilitas-besar

Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke