Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap alasan pemerintah tetap memilih kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Sebelum menentukan langkah mengatasi lonjakan kasus Covid-19, Jokowi telah menerima banyak masukan dari kelompok, individu maupun masyarakat.

Ia mengatakan, pemerintah sudah mempelajari berbagai opsi penanganan pandemi dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, serta pengalaman dari negara lain.

"Dan pemerintah telah memutuskan PPKM masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19," ujar Jokowi, Rabu (23/6/2021), selang dua hari setelah kebijakan PPKM mikro ditetapkan.

Menurut Jokowi, PPKM mikro bisa menekan kasus Covid-19 hingga ke tingkat desa. Dengan kata lain, kebijakan ini dianggap mampu menyasar akar masalah, yaitu komunitas.

Selain itu, Jokowi berpandangan, PPKM mikro tidak akan mematikan perekonomian masyarakat.

"Pemerintah melihat bahwa kebijakan ini masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, yakni mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," tegasnya.

Jokowi pun menekankankan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

Sehingga, ia meminta agar kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan.

Adapun kebijakan PPKM mikro diberlakukan secara lebih ketat selama 14 hari, yakni sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Belum optimal

Meski tetap memilih kebijakan PPKM mikro, Presiden Jokowi mengakui saat ini pelaksanaannya belum berjalan secara menyeluruh.

Sehingga dirinya meminta komitmen kepala daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut secara lebih disiplin.

"Persoalannya PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. untuk itu saya meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM mikro," ujar Jokowi.

Selain itu, ia juga meminta agar para kepala daerah mengoptimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan.

Ia menekankan, fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin melaksanaan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan (3M).

"Sebab kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment hingga ke tingkat desa," ungkap Jokowi.

Apabila PPKM mikro dapat terimplementasi dengan baik dan penegakan aturan di lapangan terus diperkuat, Jokowi menyebut lonjakan kasus Covid-19 saat ini bisa dikendalikan.

Kendati demikian, langkah yang diambil oleh pemerintah dinilai tidak efektif. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

Menurut Netty, selama ini PPKM mikro tidak efektif untuk membatasi mobilitas masyarakat.

"Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total,” kata Netty, dalam keterangannya, Rabu (23/6/2021).

Netty mengatakan, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan secara tegas, tegas dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.

"Masyarakat harus dipaksa agar disiplin protokol kesehatan melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli," ujarnya.

Untuk itu, dia berpendapat bahwa opsi pemberlakuan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil.

Netty mengingatkan, jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di Tanah Air akan memburuk.

"Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari," tegasnya.

Dua kali rekor kasus harian dalam sepekan

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan 15.308 kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian hingga 23 Juni 2021 tercatat ada 2.033.421 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Angka penambahan kasus harian ini merupakan yang tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.

Rekor penambahan kasus harian sebelumnya terjadi pada Senin (21/6/2021) yaitu sebanyak 14.536 kasus.

Dengan demikian pada pekan ini tercatat dua kali penambahan kasus harian tertinggi Covid-19.

Sebelumnya, penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi terjadi pada 30 Januari yaitu sebanyak 14.518 kasus. Saat itu kenaikan Covid-19 terjadi setelah libur Natal dan tahun baru 2021.

Satgas juga mencatat, kasus penularan virus corona melonjak tajam dalam empat pekan terakhir. Angka kenaikannya bahkan mencapai 92 persen.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” kata ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Selasa (22/6/2021).

Wiku menjelaskan, berdasarkan data 20 Juni 2021, terdapat enam provinsi di Pulau yang menyumbangkan kenaikan kasus Covid-19 mingguan tertinggi.

Kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan angka mencapai 387 persen, atau total kenaikan 20.634 kasus. Kemudian, Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus.

Kemudian Jawa Tengah naik 105 persen dengan total peningkatan 5.896 kasus. Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus.

Selanjutnya, peningkatan di DI Yogyakarta mencapai 197 persen dengan total kenaikan 2.583 kasus. Kemudian di Banten kasus meningkat hingga 189 persen dengan total kenaikan 967 kasus.

Di sisi lain, penularan Covid-19 saat ini juga semakin banyak terjadi pada anak-anak.

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan proporsi kasus Covid-19 yang menimpa anak-anak cukup besar.

Menurut dia, sebanyak 2,9 kasus Covid-19 persen menimpa anak yang berusia kurang dari lima tahun dan 9,6 persen menimpa anak usia 6 hingga 18 tahun.

Kenaikan jumlah pasien

Peningkatan kasus Covid-19 diikuti juga dengan melonjaknya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan. Lima provinsi di Jawa mencatat BOR di atas 80 persen per tanggal 21 Juni 2021.

"Hanya provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen," jelas Wiku.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, saat ini kenaikan jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit (RS) sudah melebihi 100 persen. Kondisi ini dihitung dari sebelum masa mudik Idul Fitri.

"Saat ini terjadi sesuai prediksi. Naik dari 23.000 sebelum Lebaran, sekarang sudah 57.000. Jadi sudah 100 persen lebih," ujar Budi dalam sesi wawancara virtual bersama Kompas, Selasa (22/6/2021) malam.

Dia melanjutkan, sebagaimana pengalaman sebelumnya dan perhitungan kenaikan kasus Covid-19 setelah Lebaran, maka kenaikan akan terjadi selama tujuh pekan setelah libur Lebaran.

Sehingga jika dihitung sejak 13 Mei 2021, maka tren kenaikan kasus Covid-19 masih bertahan hingga awal Juli. Sementara itu, puncak kenaikan kasus juga diperkirakan terjadi pada awal Juli.

"Untuk sampai ke puncak itu kita sudah menghitung naiknya mungkin 65.000 sampai 70.000. Sementara kita punya kapasitas tempat tidur untuk Covid-19 sebanyak 75.000," ungkap Budi.

Namun, ternyata besaran kapasitas itu tidak statis. Budi menyebutkan, alokasi tempat tidur untuk Covid-19 telah dikonversi hingga 82.000.

Sehingga, apabila saat ini kapasitas tempat tidur telah terisi 57.000 maka maka masih ada sisa sekitar 25.000 tempat tidur.

"Kalau ada kenaikan sekitar 1.500 atau 2.000 (per hari), kita masih punya waktu 12 sampai 13 hari lagi (untuk mencapai kapasitas maksimal 82.000 tempat tidur)," jelas Budi.

Meningkatnya keterisian tempat tidur di RS Covid-19 juga berdampak kepada ketersediaan tabung oksigen bagi pasien.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, stok tabung oksigen secara nasional masih cukup untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Meski stok tabung oksigen cukup, Maxi menyebut keterbatasan jumlahnya dapat mengkhawatirkan. Terlebih jika kasus Covid-19 nantinya semakin meningkat dan tidak terkendali.

"Sampai saat ini stok oksigen di nasional cukup, Jakarta cukup, nasional cukup, yang dikhawatirkan kasusnya kalau tidak terkendali, tentu ada batasnya, oksigen bisa diproduksi cukup, tapi tabungnya yang saya khawatir, tabung bisa kurang," kata Maxi dalam diskusi secara virtual, Rabu (23/6/2021).