Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Perpres tersebut di antaranya mengatur tentang upaya peningkatan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Sebab, masih ada hak-hak kelompok disabilitas yang belum terpenuhi di sejumlah bidang.

"Masih minimnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas," demikian bunyi petikan RANHAM 2021-2025 yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 53 Tahun 2021 sebagaimana diunggah laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Di bidang pendidikan misalnya, disusun rencana aksi HAM berupa penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Di bidang kesehatan, rencana aksi yang disusun berupa peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang mudah diakses penyandang disabilitas, khususnya di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

"Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama," bunyi petikan Perpres lagi.

Rencana aksi juga mendorong pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta.

Lalu, di sektor keuangan, diatur tentang peningkatan akses layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas. Diatur pula implementasi pemberian bantuan sosial untuk kelompok tersebut.

Perpres juga menyinggung belum memadainya akomodasi yang layak dan aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang transportasi, tempat ibadah, hingga bantuan hukum.

Terkait hal tersebut, disusun rencana aksi HAM berupa pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, peningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana tempat-tempat ibadah.

Termasuk juga mengoptimalisasi layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum," demikian bunyi petikan Perpres.

Adapun Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2021.

"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia," demikian bunyi Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut.

Mengacu pada Pasal 3 Perpres, sasaran strategis RANHAM 2021-2025 yakni melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2021 maka RANHAM tahun 2015-2018 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.