ICJR: Paspor Palsu Adelin Lis Perbuatan Melawan Hukum, Harus Diusut

Diketahui, Adelin memiliki paspor dengan nama berbeda, yaitu Hendro Leonardi, hingga akhirnya tertangkap otoritas Singapura pada 2018.

"Pemalsuan identitas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Dirga saat dihubungi, Senin (21/6/2021).

Ia pun mendesak agar aparat penegak hukum mengusut dugaan pemalsuan identitas tersebut. Apalagi, pelanggaran semacam ini tidak hanya sekali terjadi.

Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra, juga bisa keluar-masuk Indonesia dengan paspor yang diterbitkan keimigrasian, padahal saat itu statusnya buronan negara.

"Perlu diusut, mengingat sudah terjadi berulang kali buronan berhasil meloloskan diri ke luar negeri," ujar Dirga.

Diwawancara terpisah, Koordiantor Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Indonesia, Boyamin Saiman, juga mengungkapkan hal senada.

Boyamin pun mendorong Kejaksaan Agung segera merekomendasikan kepada kepolisian untuk memproses hukum dugaan pemalsuan paspor tersebut.

Menurut dia, bisa jadi paspor tersebut asli, tapi dokumen asal pembuatannya tidak sah atau palsu.

"Kejaksaan Agung bisa merekomendasikan kepada kepolisian untuk melakukan proses pidana pemalsudan paspor yang dipakai Adelin Lis," ucapnya.

Selain itu, kata Boyamin, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melalui penyidik pegawai negeri sipil juga dapat menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.

Diberitakan, Adelin, buron Kejaksaan Agung selama 13 tahun, dipulangkan ke Jakarta, pada Sabtu (19/6/2021).

Adelin Lis merupakan pemilik PT Mujur Timber Group dan PT Keang Nam Development Indonesia yang menjadi terpidana dalam kasus pembalakan liar di hutan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Mahkamah Agung memidana Adelin 10 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp 119,8 miliar dan dana reboisasi 2,938 juta dollar AS.

Ia sebelumnya ditangkap otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (ICA) Singapura pada 28 Mei 2018 atas dugaan penggunaan paspor dengan identitas palsu.

Sistem data Imigrasi Singapura menemukan data yang sama untuk dua nama yang berbeda. Ia memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi.

Dengan menggunakan paspor itu, Adelin empat kali memasuki Singapura sepanjang 2017-2018.

Pengadilan Singapura baru menetapkan vonis terhadap Adelin setelah tiga tahun penangkapan. Sebab, ICA baru menerima klarifikasi dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham bahwa Adelin dan Hendro Leonardi adalah orang yang sama pada Maret 2021.

Pada 9 Juni 2021, pengadilan Singapura menjatuhi hukuman denda sebesar 14.000 Dolar Singapura, mengembalikan paspor atas nama Hendro Leonardi kepada pemerintah Indonesia, dan mendeportasinya kembali ke Indonesia.