Pemerintah Didesak Ambil Kebijakan Luar Biasa Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, IAKMI: Lockdown Regional

Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra menegaskan, pemerintah harus bisa menentukan prioritas, antara kesehatan dan ekonomi, ketika menangani wabah penyakit.

Kebijakan yang diusulkan IAKMI adalah lockdown sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara yang kini sudah berhasil melewati puncak kasus Covid-19.

"Kita harus memutuskan salah satu sebagai prioritas dan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making kalau mau memutus mata rantai Covid-19. Negara mayoritas yang sudah melewati puncak kasus, menggunakan optimum social restriction atau lockdown," kata Hermawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut Hermawan, kerugian ekonomi akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah. Dengan demikian, ketika kesehatan pulih, ekonomi nasional pun bisa dipulihkan.

Sementara itu, kata dia, hingga saat ini belum ada kebijakan yang cukup kuat dari pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Ia berpendapat, jika kebijakan pemerintah seperti ini terus, Indonesia tidak akan pernah selesai mengatasi pandemi.

"Rasa-rasanya kalau negara kita begini-begini saja, kita tidak akan pernah keluar dari pandemi Covid-19. Rem, gas, rem, gas itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu," tuturnya.

Ada dua opsi yang diusulkan IAKMI.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasioonal.

Kedua, lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

"Usul yang paling radikal yaitu lockdown regional. Ini bentuk paling logis. Karena seluruh negara yang sudah melewati kasus, tidak ada cara lain," kata Hermawan.