IAKMI: Rem, Gas, Rem Gas, Kebijakan Itu Hanya Menunda Bom Waktu

Menurut Hemawan, jika kebijakan pemerintah seperti ini terus, Indonesia tidak akan pernah selesai mengatasi pandemi.

"Rasa-rasanya kalau negara kita begini-begini saja, kita tidak akan pernah keluar dari pandemi Covid-19. Rem, gas, rem, gas itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang membuat kita hanya menunda bom waktu," kata Hermawan dalam konferensi pers 'Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi' yang diselenggarakan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Ia mencontohkan, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan pemerintah untuk merespons pandemi pada kenyataannya tidak cukup kuat memutus mata rantai penularan Covid-19.

Istilah PSBB itu bahkan berganti-ganti hingga menjadi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kemudian berubah lagi untuk skala mikro.

"Jadi dari perspektif kebijakan, kita belum memiliki policy options yang kuat untuk pengendalian Covid-19," tuturnya.

Selain itu, lanjut Hermawan, pendekatan surveilans yang dilakukan pemerintah yaitu tracing, testing, treatment (3T) juga masih lemah.

Menurut dia, setelah 15 bulan pandemi, kemampuan pelacakan dan pengetesan Covid-19 di Indonesia cenderung rendah.

Hal ini dibarengi dengan rendahnya jumlah laboratorium yang bisa melaporkan hasil tes PCR secara rutin tiap hari.

"Ini menunjukkan gap antara kabupaten/kota di Indonesia begitu dalam dan tinggi, yang menyebabkan fenomena gunung es Covid-19," katanya.

Berikutnya, program vaksinasi Covid-19 yang dinilai Hermawan terlalu ambisius dan mengada-ada.

Hermawan berpendapat, tidak mungkin vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa rampung dalam waktu belasan bulan seperti yang ditargetkan pemerintah.

Ia mengatakan, laju vaksinasi di Indonesia masih lambat. Salah satu alasannya karena Indonesia bukan negara produsen vaksin Covid-19.

"Bukti terpampang, betapa rate vaksinasi kita di bulan Juni ini ditargetkan kira-kira satu juta per hari, tapi jauh sekali sekarang ini kita masih 100-200 ribu. Vaksin bukan solusi jangka pendek. Kita berharap vaksin jadi public health initiative, tapi tentu bukan solusi saat ini," ujar Hermawan.

Karena itu, lanjut Hermawan, IAKMI mendorong pemerintah agar segera mengambil kebijakan luar biasa untuk menangani pandemi Covid-19.

Dia menegaskan, pemerintah harus bisa menentukan prioritas ketika menangani wabah penyakit.

Menurutnya, mustahil bisa memenangkan antara kesehatan dan ekonomi nasional sekaligus.

"Kita harus memutuskan salah satu sebagai prioritas dan harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making kalau mau memutus mata rantai Covid-19. Negara mayoritas yang sudah melewati puncak kasus, menggunakan optimum social restriction atau lockdown," tegasnya.